UU IKN dan Ancaman Terhadap Hak Masyarakat Adat

Amicus Curiae untuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 299/PUU-XXIV/2026

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Pasal 21 UU IKN yang hanya menempatkan perlindungan masyarakat adat sebatas kewajiban untuk “memperhatikan” belum memberikan jaminan konstitusional yang memadai. Masyarakat adat harus memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan, memperoleh penjelasan, sekaligus menentukan persetujuan atau penolakan atas kebijakan yang mengancam wilayah dan kehidupan kolektifnya. Masyarakat adat bukan objek pembangunan, melainkan subjek pemegang hak konstitusional yang berhak menentukan masa depan ruang hidupnya.

Unduh File