Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pengaturan Dunia Siber

New Delhi, ELSAM– Perkembangan teknologi memunculkan banyak risiko. Salah satunya penyalahgunaan informasi pribadi oleh negara dan perusahaan digital. Isu keamanan siber menjadi salah satu tema utama dalam konferensi teknologi dan masyarakat CyFy, yang berlangsung di New Delhi, India, pada 3 -5 Oktober 2018 lalu.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam forum yang digelar oleh lembaga think thank India ORF itu adalah tentang database identitas biometrik warga India, Aadhaar.

Arun Mohan Sukumar, Head Cyber Initiative ORF, mengatakan regulasi yang jelas terkait data Addhaar perlu dibuat. Pengaturan perlu agar negara yang memegang akses database itu tidak sewenang-wenang terhadap warganya, seperti melakukan surveilans.

Keamanan siber juga menyangkut lalu lintas percakapan di sosial media. Sebagaimana diketahui, sosial media telah menjadi sarana untuk mengkespresikan kebebasan. Tapi saat yang sama sosial media juga menjadi wadah yang membatasi kebebasan ekspresi, seperti ujaran kebencian atau ancaman terhadap kelompok minoritas seperti perempuan atau LGBT.

Pengaturan teknologi oleh negara perlu mengacu pada nilai-nilai demokrasi. Bagaimanapun, harus diakui bahwa wacana pengaturan tersebut belum sepenuhnya berjalan, salah satunya karena masing-masing pemangku kepentingan menganggap paling berwenang.

Penulis : Lintang Setianti