Geothermal di Flores: Mengancam Hak Masyarakat dan Lingkungan

Kebijakan pengembangan panas bumi di Pulau Flores mestinya ditempatkan dalam kerangka perlindungan HAM dan lingkungan hidup. Kebijakan yang berdampak pada masyarakat dan lingkungannya, harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Karena itu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  mengrimkan Amicus curiae sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara No 43 P/HUM/2026, yang menguji tiga Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang geothermal di Pulau Flores.

Unduh File