Menghimpun Masukan dari Berbagai Pihak untuk Peta Jalan Tata Kelola AI di Indonesia
FGD multi-pihak identifikasi arah tata kelola pengembangan AI di Indonesia.

Menghimpun Masukan dari Berbagai Pihak untuk Peta Jalan Tata Kelola AI di Indonesia

Kamis, 29 Agt 2024

ELSAM melaksanakan focus group discussion (FGD) “Pengembangan Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan Pemanfaatan dan Tata Kelola AI Indonesia” pada Jumat, 28 Juni 2024 di Jakarta. Tujuan dari FGD ini yaitu mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sekaligus mengidentifikasi arah dan strategi pengembangan tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di Indonesia.

Berbagai pemangku kepentingan hadir seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga pelaku industri seperti Microsoft dan IBM Indonesia. Selain itu hadir juga perwakilan dari organisasi non pemerintahan seperti EngageMedia dan ICT Watch.

Berbagai masukan dan saran muncul dalam FGD ini seperti isu mengenai talenta sumber daya manusia, leading sector, kesiapan regulasi, hingga pelibatan banyak pihak dalam penyusunan kerangka pengembangan tata kelola AI. Sementara itu, dampak dari pengembangan AI dan pendekatan berbasis manusia juga masih menjadi isu sentral dalam diskusi. 

Upaya menghimpun masukan dari berbagai pihak ini merupakan salah satu langkah sinkronisasi dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang di Indonesia. Hal ini termasuk dengan peluncuran dokumen Indonesia Digital 2045 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. 

Dalam berbagai rancangan dokumen perencanaan tersebut, pilar transformasi digital menjadi salah satu elemen penting dalam setiap rencana dan capaian pembangunan. Meskipun begitu sejumlah penyesuaian diperlukan sejalan dengan perkembangan teknologi digital, termasuk seiring berkembangnya teknologi generatif AI.

Lebih spesifik, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah meluncurkan dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas AI) pada 2020. Sayangnya dokumen tersebut belum pernah diadopsi secara resmi oleh pemerintah sebagai kebijakan resmi negara. Padahal strategi nasional AI penting sebagai panduan dalam pengembangan teknologi AI, termasuk juga bangunan tata kelolanya seperti yang dimiliki oleh Australia, Taiwan, Brazil, Chili, dan Jepang.

 

A R T I K E L T E R K A I T

Jumat, 31 Jul 2026
Forum ini mengungkap temuan mengejutkan: anggaran negara untuk teknologi pengawasan (surveillance) mencapai Rp36,1 triliun dalam kurun 2018-2024, sementara payung hukum yang mengatur penggunaannya masih kosong.
Rabu, 8 Okt 2025
kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), selalu lahir dari situasi krisis dan ketakutan manusia terhadap masa depan. Ia menyebut, sejak masa perang hingga era digital kini, inovasi selalu muncul dari upaya bertahan hidup.
+