Memetakan Dampak HAM Bisnis Berbasis Teknologi Digital
Ilustrasi Perlindungan Data Pribadi

Memetakan Dampak HAM Bisnis Berbasis Teknologi Digital

Senin, 31 Jan 2022

ELSAM, Jakarta—Perkembangan teknologi digital telah berdampak pada hak asasi manusia (HAM). Banyak aspek HAM terpengaruh oleh teknologi di antaranya hak atas pekerjaan dan upah layak, hingga hak atas privasi.   Penerapan Prinsip Panduan Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs) menjadi salah satu cara agar operasional bisnis sektor teknologi dapat selaras dengan HAM.

Sayangnya, pengetahuan mengenai dampak dan penerapan UNGPs terhadap bisnis berbasis teknologi digital ini belum banyak didalami.  ELSAM mendiskusikan persoalan tersebut dalam sebuah diskusi terfokus dengan tema Menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM bagi Sektor Teknologi di Indonesia, Senin (31/01/2022).

Hadir dalam diskusi para peneliti ELSAM dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Google Indonesia, Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA), Kemenko Perekonomian, Komnas HAM dan lembaga riset kampus. Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar dalam sambutan pembuka diskusi mengatakan, penerapan UNGPs di sektor teknologi belum banyak dieksplorasi. “Prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM, secara akademis maupun praktik sebenarnya sudah banyak dieksplorasi, namun dalam sektor teknologi yang saat ini berkembang kian pesat, justru masih ada kesenjangan dari segi pengetahuan,” ungkap Wahyudi. 

iskusi diawali dengan pemaparan temuan awal dari penelitian ELSAM mengenai dampak HAM teknologi di enam sektor, yaitu e-commerce, blockchain, media sosial, teknologi finansial, penyedia layanan internet, dan platform gig economy. Peneliti ELSAM Alia Yofira mengatakan, hubungan teknologi digital dan HAM terus berkembang sejalan dengan masifnya inovasi di sektor tersebut. Persoalan HAM pada tiap sektor teknologi menurutnya memiliki kompleksitasnya masing-masing. 

“Misalnya dalam platform gig economy, penerapan mekanisme kemitraan antara online driver dan perusahaan penyedia layanan ride-hailing telah menuai beraneka permasalahan di berbagai negara,” kata Alia.  Hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan penyedia layanan tumpangan dilakukan secara asimetris sehingga berakibat pada kerugian pada salah satu pihak. Menurut Alia pelaksanaan perjanjian kemitraan mestinya dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang setara. 

Selain berdampak pada hak atas pekerjaan yang layak, perkembangan teknologi digital juga berdampak pada hak atas privasi masyarakat. Hal ini misalnya terlihat dalam banyak kasus kebocoran data pribadi perusahaan e-commerce. Pelanggaran atas privasi lebih jelas lagi dalam kasus penyebaran data pribadi nasabah oleh perusahaan penyedia pinjaman online. Menyikapi dampak HAM dari pemanfaatan teknologi digital kelompok bisnis dan pemerintah mengaku masih berupaya mencari pengaturan yang tepat. 

“Misalnya terkait peredaran barang jasa itu dilematis, kita harus juga menetapkan mana yang harus dilarang mana yang tidak. Kemendag dan idEA (Asosiasi e-commerce Indonesia) melakukan kerja sama untuk melakukan pemblokiran, yang kemudian harus dikaji lebih lanjut adalah ruang lingkup barang apa saja yang kemudian harus dinyatakan dilarang,” ungkap Rio dari Kementerian Perdagangan. 

ELSAM mendorong bisnis agar melakukan uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi dampak langsung dan tidak langsung akibat bisnis yang mereka jalankan. ELSAM juga mendesak pemerintah untuk melakukan harmonisasi atas beberapa legislasi yang berkaitan langsung dengan sektor teknologi. 

Kita membutuhkan koherensi dan harmonisasi antara RUU Pelindungan Data Pribadi, Revisi UU ITE, RUU Keamanan Siber, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Stranas Bisnis dan HAM, dan Stranas Ekonomi Digital agar dapat menekan dampak hak asasi manusia di sektor ini,” ungkap Alia. 

Menanggapi hal tersebut Ibrahim Reza dari Ditjen HAM, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan harmonisasi kebijakan. “Terkait sektor teknologi, kami ada di Strategi I yaitu untuk meningkatkan pemahaman dengan meningkatkan peran media massa dan media sosial untuk menumbuhkan informasi terkait Bisnis dan HAM,” jelas Ibrahim. 

Parasurama Pamungkas

A R T I K E L T E R K A I T

Selasa, 10 Agt 2021
Penguatan infrastruktur keamanan siber menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Indonesia, di tengah fenomena transformasi digital yang mendorong banyak sektor untuk memanfaatkan internet secara masif.
Senin, 19 Apr 2021
“Mungkin kita sering mendengar istilah data is the new oil dalam seminar-seminar ekonomi digital. Padahal dalam konsep hak asasi manusia, data adalah hak  dan bukan komoditas mereka,” kata Lintang dalam webinar yang didakan ELSAM, Constitutional Law Society, dan Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jumat (5/3/2021) lalu.
+