Independensi Otoritas Pelindungan Data Pribadi : Pilar Utama Dalam Menjamin Efektivitas Implementasi RUU PDP Di Indonesia

Diskusi RUU Pelindungan Data Pribadi Pemerintah dan DPR masih menemui jalan buntu. Musababnya, mereka belum sepakat mengenai independensi otoritas pelindungan data pribadi (otoritas PDP). Pemerintah masih kukuh pada posisinya; otoritas PDP harus berada di bawah Kementerian. Sementara DPR mengusulkan lembaga pengawas pelindungan data ini berdiri sendiri. Policy brief yang disusun oleh Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) ini memaparkan mengenai pentingnya otoritas PDP yang independen dan menawarkan beberapa rekomendasi untuk pembentukan otoritas PDP di Indonesia.

Unduh File