Ilustrasi
Independensi Otoritas Pelindungan Data Pribadi : Pilar Utama Dalam Menjamin Efektivitas Implementasi RUU PDP Di Indonesia
Senin, 16 Agt 2021
Diskusi RUU Pelindungan Data Pribadi Pemerintah dan DPR masih menemui jalan buntu. Musababnya, mereka belum sepakat mengenai independensi otoritas pelindungan data pribadi (otoritas PDP). Pemerintah masih kukuh pada posisinya; otoritas PDP harus berada di bawah Kementerian. Sementara DPR mengusulkan lembaga pengawas pelindungan data ini berdiri sendiri. Policy brief yang disusun oleh Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) ini memaparkan mengenai pentingnya otoritas PDP yang independen dan menawarkan beberapa rekomendasi untuk pembentukan otoritas PDP di Indonesia.
A R T I K E L T E R K A I T
Rabu, 21 Jan 2026
Peneliti ELSAM, Nurul Izmi, menjelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur kewajiban semua pengelola data. Peran partai politik menurutnya sangat sangat penting karena mereka mengelola data dengan volume yang sangat besar, baik data anggota maupun data pemilih.
Senin, 19 Apr 2021
Perkembangan aplikasi kesehatan ini memuculkan persoalan terkait privasi pengguna. Terlebih ketika kasus kebocoran data di berbagai negara terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.