Pengembangan Kelembagaan KKR Aceh

Pengembangan Kelembagaan KKR Aceh : Dari Langkah Taktis Menuju Langkah Strategis

Senin, 5 Feb 2018

Keberanian dan keberhasilan pembentukan KKR Aceh, dengan dukungan penuh masyarakat sipil, harapannya akan menjadi salah satu jalan keluar alternatif, dari seluruh kebuntuan langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang lebih komprehensif di tingkat nasional. Meski dalam implementasinya tentu memiliki hambatan yang cukup besar, khususnya terkait dengan kerumitan birokrasi yang dihadapi, terutama di level pemerintah Aceh, maupun ketidakjelasan relasi dan dukungan dengan sejumlah institusi negara di tingkat pusat, yang semestinya dap memberikan dukungan kelembagaan bagi KKR. Sebagaimana diketahui, sampai dengan saati ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi bekerjanya KKR Aceh, dengan argumentasi tiadanya KRR Nasional. Sementara KKR Nasional sampai dengan hari ini belum ada kejelasan pembentukannya, pasca-pembatalan UU KKR.

klik Unduh

A R T I K E L T E R K A I T

Ringkasan Eksekutif Mencari Titik Keseimbangan antara Kuasa Korporasi dan Legitimasi Mandat Organisasi Masyarakat Sipil

Policy Paper

Sabtu, 21 Apr 2018

Ringkasan Eksekutif Mencari Titik Keseimbangan antara Kuasa Korporasi dan Legitimasi Mandat Organisasi Masyarakat Sipil

Ringkasan Eksekutif Mencari Titik Keseimbangan antara Kuasa Korporasi dan Legitimasi Mandat Organisasi Masyarakat Sipil: Pemetaan Pola Relasi dan Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mengadvokasi Isu-Isu Hak Asasi Manusia dalam Konteks Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber: Problem Dalam Pengaturan dan Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil

Policy Paper

Kamis, 21 Mar 2024

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber: Problem Dalam Pengaturan dan Ancaman Terhadap Kebebasan Sipil

Melihat proses yang berkembang, nampak ada upaya dari sejumlah pihak untuk mempercepat proses pembahasan RUU ini, dan mengesahkannya sebelum berakhirnya periode DPR 2014-2019. Padahal mencermati materinya, RUU ini belum dapat dikatakan sebagai aturan keamanan siber yang baik, mengingat adanya sejumlah inkonsistensi pengaturan antar-pasal, ketidakjelasan fokus pengaturan, hingga besarnya potensi ancaman terhadap kebebasan sipil.