Militerisasi Teknologi di Indonesia

Militerisasi teknologi telah meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Tanpa kerangka hukum yang jelas serta mekanisme pengawasan yang akuntabel, penggunaan teknologi surveilans berpotensi berubah menjadi instrumen represi digital yang tidak tersentuh hukum. Oleh karena itu, kertas kebijakan ini disusun untuk mendorong pengaturan yang komprehensif mengenai pengadaan dan penggunaan teknologi surveilans, khususnya spyware, agar tetap tunduk pada prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penguatan keamanan nasional dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Unduh File