UNGPs, Desentralisasi Dan UMKM: Laporan Penelitian Relevansi Prinsip-Prinsip Panduan PBB Untuk Bisnis Dan HAM Dalam Konteks Indonesia
Pelaku ekonomi di Indonesia pada dasarnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan perundang-undangan maupun kedudukan institusinya. KIta mengenal mulai dari usaha perorangan, badan usaha hingga korporasi yang mampu melampui dan mempengaruhi kekuasaan negara. Dalam tinjauan HAM, eksistensi dan ekspansi korporasi dapat berkontribusi untuk kesejahteraan ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga berdampak negatif pada hak asasi manusia dengan melakukan perampasan lahan, pencemaran lingkungan, pelanggaran hak buruh dan lain sebagainya. Sementara fenomena lain yang berkembang dan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia adalah keberadaan jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk itu, ELSAM melakukan kajian mengenai relevansi Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dalam konteks politik pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Bagaimana setiap level pemerintahan memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait hak asasi manusia tidak dapat disamakan satu dengan yang lain. Perbedaan kewenangan ini melahirkan kewajiban yang berbeda sesuai dengan konteks kewenangan yang dimiliki tiap level pemerintahan. Sementara eksistensi UMKM belum secara mendalam dielaborasi dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM. Asumsi yang dibangun dalam penelitian ini pengaturan UMKM tidak dapat disamakan dengan korporasi (besar) dalam konteks pertanggungjawaban hak asasi manusia.
