Workshop Sustainable Finance dan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Sumber Daya Alam

Workshop Sustainable Finance dan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Sumber Daya Alam Program Jokowi untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional hampir serupa dengan program yang dicanangkan oleh Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang disebut MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate), yang masuk dalam program nasional MP3EI. Melalui kedua program tersebut beberapa perusahaan modal besar skala nasional dan internasional melakukan ekspansi besar-besaran di Merauke dengan bermodalkan izin-izin sepihak tanpa adanya kesepakatan terlebih dulu dengan masyarakat. Ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan bermodal besar itu tidak hanya merampas tanah masyarakat Papua, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan ekologi dan kebakaran hutan. Untuk itu, perlu ada langkah-langkah yang dapat mencegah terjadinya dampak negatif terhadap hak asasi manusia dalam proses pembangunan berkelanjutan, yakni misalnya dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada dalam UNGP’s ke dalam hukum nasional. Peran lembaga pembiayaan seperti bank untuk menerapkan standar pembiayaan ramah lingkungan bagi perusahaan juga sangat penting untuk mencegah lebih jauh terjadinya kerusakan lingkungan. Sehingga, penting bagi bank untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam roadmap keuangan berkelanjutan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, TuK Indonesia, ELSAM dan Yayasan Pusaka akan menggelar workshop dengan tema Sustainable Finance dan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Sumber Daya Alam (Studi Konflik SDA di Papua), pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/23 April 2016 Waktu : Pukul 14.00 – 17.00 WIB Tempat : Ruang Pertemuan 1, Wisma Atlet, Jakabaring, Palembang Narasumber : Ifdhal Kasim (Praktisi Bisnis dan HAM), Macx Binur (Aktivis) dan Istiana Maftuchah (Otoritas Jasa Keuangan)