Strategi Kampanye yang Tepat Demi Menangkal Efek Domino Utang Infrastruktur
ELSAM Jakarta – Pada 8 September 2017, ELSAM dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Eksekutif Nasional bekerja sama mengadakan diskusi aktual mengenai strategi kampanye yang tepat untuk menangkal efektif domino utang infrastruktur. Acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara tahun NGO CUP 2017. Acara yang telah digelar selama 9 tahun ini merupakan wadah bagi pegiat kerja isu lingkungan hidup, agraria dan sosial yang tinggal dan beraktivitas di seputar Jabodetabek dan Bandung untuk berkumpul dalam acara olahraga.
Pada Juli 2017, berdasarkan data dari Departemen Keuangan RI, hutang luar negeri pemerintah Indonesia (baik bilateral maupun multilateral) berjumlah Rp 734,98 triliun. Jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 257 juta jiwa, maka setiap orang menanggung hutang sekitar Rp 14,420 juta. Hutang tersebut digunakan untuk berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.
Namun faktanya, pembangunan infrastruktur sering kali tidak partisipatif. Misalnya tidak disertai AMDAL atau penyusunannya hanya sebatas formalitas tanpa ada kajian dan memberikan pertimbangan berarti. Realita demikian menimbulkan konsekuensi konflik di hampur seluruh pembangunan infrastruktur di Indonesia karena banyak masyarakat menolaknya. Dampaknya masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah justru diintimidasi menggunakan hukum pidana atau dengan kata lain dikriminalisasi.
Sebagai contoh hal ini terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam proyek Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), di Kelurahan Talo. Masyarakat nelayan di kelurahan Talo akan digusur dan dipindahkan ke rusun yang dibangun diatas tanah hasil reklamasi. Pemindahan nelayan ke rumah susun, akan mencerabut nelayan dari basis ekonomi dan budayanya, dan reklamasi itu sendiri merusak lingkungan hidup. Bisa dipastikan mereka akan semakin miskin dari sebelumnya.
“Selama ini isu hutang untuk proyek infrastruktur dianggap tidak menarik bagi masyarakat luas. Sementara soal infrastruktur dianggap baik-baik saja tanpa mengekspos pelanggaran HAM yang terjadi di sana,” ujar Malik salah satu juru kampanye WALHI.
Diskusi ini menjadi penting untuk merumuskan kerja-kerja advokasi dan kampanye ke depan untuk menjaga isu ini tetap menjadi perhatian publik. Dalam diskusi hadir perwakilan NGO dari seputar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung yang selain berdiskusi mengenai isu pembangunan terkini, mereka akan akan berlaga di NGO CUP 2017.
Penulis : Sekar Banjaran Aji
