Policy Brief Implementasi Program Hak Asasi Manusia: Penelitian di Aceh, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur

Tanggungjawab Negara pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya dilihat dari sejauhmana dokumen kebijakan telah merepre­sentasikan komitmen Negara melalui penetapan program kerja berperspektif HAM. Performa, adaptabilitas, dan stabilitas dalam implementa­si kebijakan merupakan salah satu kunci untuk melihat sejauhmana isu HAM telah direspons secara kritis oleh lembaga (UNDP, 2011). Sebagai institusi pelaksana, tantangan dalam pelaksa­naan dokumen kebijakan sebagaimana tercan­tum dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Ma­nusia (RANHAM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), dapat diketahui lewat pengalaman birokrasi. Peran birokrasi sangat penting artinya bagi pemenu­han HAM karena institusi ini menjadi repre­sentasi Negara di tengah-tengah masyarakat lewat kerja-kerja pelayanan publik.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (EL­SAM) melakukan penelitian di tiga wilayah yaitu Aceh, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi oleh birokrasi dalam implementasi program kerja, se­bagaimana yang terumus dalam RPJMD. Selain itu, penelitian ini juga melihat sejauh apa tang­gungjawab satuan-satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dalam melaksanakan mandat pembentukan (RANHAM) di ketiga daerah tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan diskusi terfokus dengan melibat­kan sejumlah eksponen pemerintah, baik daerah maupun pusat. Selain itu, juga dilakukan studi literatur untuk melengkapi data-data temuan yang telah ada.

ELSAM menilai bahwa ketidakmampuan birokrasi merespon isu-isu HAM karena daya adaptabilitas dan fleksibilitas program kerja yang telah ditetapkan tidak mampu mengikuti perkembangan kondisi di masyarakat. Di lapangan, tim peneliti ELSAM me­nemukan bahwa implementasi program kerja seti­daknya terhambat oleh komposisi anggaran yang tidak representatif, sumber daya yang tidak men­dukung, dan orientasi pembentukan program kerja yang tidak mencerminkan persoalan riil HAM.

Untuk membaca policy brief ini, silakan klik unduh