Peran Think Tanks dalam Pembuatan Kebijakan di Tiongkok

ELSAM, Shanghai - Pada 10-17 Mei 2015, Knowledge Sector Initiative (KSI) memfasilitasi mitra kerjanya, termasuk ELSAM, untuk melakukan kunjungan ke Shanghai dan Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kunjungan ke negara tirai bambu itu untuk memahami peran serta lembaga-lembaga think tanks dalam proses pembuatan kebijakan hingga tahap evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebagai salah satu negara yang memiliki sistem satu partai atau partai tunggal, yakni oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), Pemerintah RRT menutup segala kemungkinan adanya kontestasi antar-partai politik dalam sistem perpolitikan mereka. Meskipun demikian, celah partisipasi publik dalam berpolitik di Tiongkok masih dimungkinkan melalui fasilitas yang diberikan oleh setidaknya 429 lembaga think tanks yang masih aktif di Tiongkok, sebagaimana temuan Associate Prof. Li Ling dari Think-Tank Research Center of Shanghai Academy of Social Sciences (SASS). Menurut Prof. Quan Heng dari Institute of Economics SASS, meskipun secara definitif istilah think tanks belum ditemukan di Tiongkok, namun dia mengklasifikasikan setidaknya empat bentuk think tanks yang ada di sana, yakni: Pertama, think tank yang berafiliasi langsung dengan pemerintah. Think tank seperti ini pada umumnya melekat dengan kantor pemerintahan atau kementerian yang pendanaannya sepenuhnya berasal dari pemerintah dan merupakan bagian dari unit penelitian dan pengembangan kementerian yang bersangkutan, contohnya adalah Development Research Center of the State Council yang berbasiskan di Beijing. Kedua, think tank yang berafiliasi langsung dengan universitas berbentuk pusat penelitian (research center), seperti Center for Crisis Management Research (CCMR) dan China Institute for Development Planning (CIDP) of Tsinghua University. Think tank jenis ini cenderung aktif dalam memberikan rekomendasi ke pembuat kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan. Selain itu, dari segi pendanaan, think tank ini memungkinkan untuk mendapat dukungan dana baik dari pemerintah dan/atau pihak swasta. Ketiga, think tank yang berbentuk akademi atau institusi [mirip dengan universitas] yang bergerak secara independen untuk mendukung pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Di Tiongkok, terdapat beberapa think tank yang berbentuk seperti ini, yaitu SASS dan China Academy of Social Sciences (CASS). Keempat, think tank yang berbentuk Non-Governmental Organisations (NGOs) yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari pihak swasta, seperti Greenpeace for East Asia Region (Beijing Office), Beijing Ming De Labour Relations and Employment Research Institute (Beijing Ming De) dan Shanghai Institute of Finance and Law (SIFL). Keempat kategori think tanks ini memiliki peran sebagai social government di Tiongkok, yang berfungsi untuk menyerap aspirasi publik melalui media komunikasi “bottom-up”. Dengan jenis media komunikasi seperti ini, think tanks dapat menyampaikan rekomendasi-rekomendasi mereka terkait dengan rencana kebijakan yang akan diambil pemerintah maupun rekomendasi pada tahap evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini diakui pula dalam diskusi secara terpisah bersama Meng Bo, Associate Dean for International Cooperation of SPPM Tsinghua University, Iv Jianmin, Direktur Beijing Ming De dan Pan Wenjing, Forest & Ocean Unit Assistant Manager of Greenpeace Beijing bahwa mereka mengakui peran pokok lembaga think tanks dalam partisipasi politik publik di Tiongkok yang tercermin melalui rekomendasi-rekomendasi yang selalu mereka berikan kepada policy makers; sebab mengutip pernyataan Prof. Shen Guoming dari Shanghai Federation of Social Sciences Society bahwa “rule of law must reflects public’s demand” berarti setiap kebijakan yang diambil di RRT haruslah mencerminkan kebutuhan publik, oleh karena itu pandangan-pandangan dari lembaga think tanks, sebagai penyerap aspirasi publik, mutlak diperlukan. Sebagai contoh, Prof. Peng Zongchao menuturkan bahwa beliau, sebagai Direktur CCMR Tsinghua University, pernah diundang dan terlibat dalam pembuatan draf Undang-Undang tentang Penanganan Bencana (Disaster Management Law). Sebagai tambahan, peran serta think tanks dalam partisipasi politik di RRT juga nampak dari keaktifan lembaga-lembaga ini dalam memberikan update terkini perihal permasalahan socio-economical kontemporer yang berkembang di masyarakat, seperti permasalahan terkait peningkatan arus urbanisasi baik di Shanghai dan Beijing, masih berlakunya sistem Hukou, yakni sistem administrasi pendaftaran keluarga yang berimplikasi pada adanya pengkastaan antara penduduk kota (dikenal dengan istilah ‘urban’) dengan penduduk pendatang (dikenal dengan istilah ‘rural’), maraknya praktik ‘black taxi’ atau praktik taksi ilegal tanpa izin operasi di Shanghai, hingga munculnya inisiasi untuk melegalkan praktik massage sebagai salah satu komoditas pariwisata di Tiongkok pada masa yang akan datang. Meskipun think tanks dinilai sebagai wadah yang dapat merangkul aspirasi publik dalam berpolitik, khususnya pembuatan kebijakan di RRT secara tidak langsung, think tanks juga tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Beberapa pihak berasumsi bahwa independensi dari hasil penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga think tanks yang didanai pemerintah patut untuk dipertanyakan. Associate Research Prof. Jin Caihong dari Institute of Economics SASS menentang asumsi tersebut dengan memberikan ilustrasi praktik di Jerman yang mana hampir keseluruhan lembaga think tanks di sana mendapatkan sokongan dana dari pemerintah guna menjaga kualitas riset yang dilakukan lembaga yang bersangkutan. Pada intinya, “independensi keuangan think tanks tidak dapat dipersamakan dengan independensi think tanks secara kelembagaan,” pungkasnya. Tantangan lain yang dihadapi adalah sering kali lembaga-lembaga think tanks, khususnya yang berbentuk NGOs, dalam memublikasikan hasil temuan mereka, seperti upaya untuk mengekspos skandal yang melibatkan pejabat pemerintahan, ke publik melalui media massa karena adanya pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah RRT. Hal seperti ini kerap kali dialami oleh Greenpeace Beijing ketika akan mengekspos kejahatan lingkungan hidup yang terjadi di Tiongkok, sebagaimana diutarakan oleh Pan Wejing.[]   Penulis: Ruben Sumigar   Para pembicara bersama Benjamin Todd Hilman, Senior Advisor KSI Indonesia, saat kunjungan ke Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) Dokumentasi: ELSAM     Rombongan delegasi mitra KSI pada kunjungan ke School of Public Policy and Management (SPPM) Tsinghua University Dokumentasi: ELSAM