Berhala-Berhala Infrastruktur : Potret Dan Paradigma Pembangunan Papua Di Masa Otsus

Otonomi Khusus (Otsus) dan referendum adalah dua sisi mata uang. Keduanya merupakan tampilan dari satu pokok persoalan yang sesungguhnya sama: nasib dan masa depan orang Papua, terutama Orang Asli Papua. Di masa awal kemunculannya, orang-orang yang awam terhadap isu Papua mendapat satu gambaran bahwa Otsus adalah hasil dari negosiasi politik. Karena negosiasi, bayangan soal otonomi khusus adalah tentang “win-win solution”, tentang solusi yang saling menguntungkan dan tidak menyakiti antara kepentingan Pemerintah Indonesia, utamanya bagi para tokoh politik di Jakarta dan rakyat Papua. Bahwa di satu sisi, Papua tetap bertahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela, di sisi lain Orang Asli Papua diberikan keistimewaaan dalam berbagai aspek untuk mengembalikan martabat dan kesejahteraan mereka yang dicabik-cabik di bawah pemerintahan Soeharto.

Hampir 20 tahun pasca Otsus disahkan pada tahun 2001, sayangnya, bayangan indah tersebut tidak pernah terwujud. Delapan tahun pasca disahkan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah mewanti-wanti Pemerintah Indonesia soal implementasi Otsus ini dengan menggarisbawahi persoalan tentang diskriminasi dan marjinalisasi OAP yang jauh dari terselesaikan, kegagalan pembangunan, dan pelanggaran HAM yang tak kunjung selesai dan terus bermunculan (Tim LIPI 2008). Peringatan LIPI tersebut belakangan makin diamini oleh banyak pengamat, akademisi, dan pemerhati isu Papua.

Dalam konteks yang lebih baru, peringatan LIPI tersebut bisa dilihat dari naiknya kasus pelanggaran HAM di Papua, terutama sejak kasus Nduga pada 2018. Kenaikan ini bukan hal yang baru apabila mempertimbangkan kemunculan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai pada awal kepemimpinan pertama Presiden Jokowi. Kasus-kasus pelanggaran HAM jelas terkait-hubung secara erat dengan problem diskriminasi dan marjinalisasi OAP dalam berbagai dimensi.

Masalahnya, bagaimana mengukur secara cermat persoalan kegagalan pembangunan di Papua? Buku “Berhala-Berhala Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan di Masa Otsus” adalah hasil dari ikhtiar yang dimulai sejak pertengahan 2019 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Buku ini berisi enam tulisan dari aktivis, pengacara, jurnalis, dan peneliti Papua tentang 5 proyek pembangunan infrastruktur di 5 wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Keseluruhan tulisan di dalam buku ini memuat rekaman yang cukup detil dan tajam soal bagaimana jargon pembangunan dan kesejahteraan OAP yang mengiringi proyek-proyek infrastruktur di Tanah Papua dalam prakteknya jauh panggang dari api. Pun demikian, dalam buku ini penulis berhasil merekam kompleksitas proses yang mengiringi kegagalan proyek pembangunan di Papua dengan kemudian tidak hanya menunjuk hidung muasal masalah yang datang dari tempat nun jauh di sana di Jakarta. Dalam derajat tertentu, buku ini adalah satu otokritik yang jitu dan tajam terhadap elit Papua itu sendiri.