Workshop Masyarakat Sipil: Catatan Atas Draft Implementasi Resolusi 6D General Assembly 15 RSPO

Jakarta, ELSAM—Industri kelapa sawit terus mendapat sorotan. Salah satunya terkait adanya upaya perusahaan untuk lepas tanggung jawab dengan cara divestasi ketika sedang menjalani proses pengaduan. Untuk menghindari hal tersebut, Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) menawarkan beberapa langkah mitigasi yang tertuang dalam Resolusi 6D. 

ELSAM bekerja sama dengan RSPO mendiskusikan sejumlah pokok dalam resolusi tersebut bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil lain dalam webinar “Workshop Masyarakat Sipil: Catatan Draft II Implementasi Resolusi 6D General Assembly 15 RSPO”, Selasa (1/9) lalu.  

“Secara garis besar, Resolusi 6D berbicara upaya mengurangi potensi terjadinya pelepasan aset korporasi saat menghadapi komplain,” jelas Imam A. El Marzuq dari RSPO saat membuka workshop.

Imam mengatakan bahwa workshop tersebut menjadi kesempatan penting untuk menghimpun masukan dari masyarakat sipil untuk meningkatkan substansi Resolusi 6D.

Workshop tentang Resolusi 6D dihadiri Auriga, CNV Internationaal, Earthqualizer, F. Hukatan, Greenpeace Indonesia, Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal, Mondiaal FNV, Mongabay Indonesia, Kaoem Telapak, Konsil LSM Indonesia, Link-Ar Borneo, Rainforest Action Network, Sawit Watch, Setara Jambi, SPKS, Institut Dayakologi, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, dan Yayasan Titian Lestari. Serta, dari Trifos Internasional Sertfikasi (TRIC).

Workshop dengan pemantik diskusi Sasongko Wachyutomo (RSPO) dan Andi Muttaqien (ELSAM) tersebut menghasilkan tiga catatan untuk Resolusi 6D.

Pertama, sejumlah ketentuan dalam resolusi tersebut perlu dijabarkan lebih rinci agar lebih terukur dengan mencantumkan indikator-indikatornya agar terlihat jelas semenjak awal.

Kedua, terkait usulan jangka waktu pendaftaran kembali anggota RSPO pasca-divestasi. Usulan  36 bulan seperti usulan saat ini dinilai terlalu singkat. Mekanisne terkait jangka waktu untuk kembali mendaftar anggota RSPO juga belum dijabarkan.

Ketiga, tentang rincian standar penilain RSPO saat menerima kembali anggota. Faktor-faktor apa saja yang dinilai untuk kembali menjadi anggota RSPO? Bagaimana dengan perusahaan yang mendivestasi unit perusahaannya ketika proses komplain sedang berjalan, apakah hal tersebut dipertimbangkan?

Andi Muttaqien mengajak peserta workshop agar lebih jeli mempelajari dokumen-dokumen RSPO selain dokumen tentang pengaduan dan keanggotaan. Hal ini untuk melihat keselarasan mekanisme yang sudah ada dengan proposal dalam Resolusi 6D.

“Itu (mekanisme yang sudah diperiksa dan diselaraskan) yang dapat di-submit dan didorong agar diakomodir RSPO. Jadi, implementasi Resolusi 6D ini dapat (lebih) operasional”. 

Sementara Sasongko Wachyutomo mengatakan sistem pengaduan yang ada di RSPO merupakan salah satu pilihan yang dapat ditempuh masyarakat.

Complaint system di RSPO bukan untuk menggantikan mekanisme yang ada di Negara. Mekanisme komplain yang ada di RSPO hanya menjadi salah satu opsi bagi masyarakat dan pihak untuk mengajukan atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” kata Sasongko.

Sasongko juga mengajak peserta worskshop untuk memberikan masukan mendalam terhadap Resolusi 6D secara tertulis.

Masukan publik untuk Resolusi 6D masih dibuka hingga 26 September 2020 mendatang. Publik dapat menyalurkan usulannya melalui laman RSPO lewat tautan berikut: https://www.rspo.org/news-and-events/announcements/second-public-consultation-on-rspo-resolution-6d-task-force-recommendations []

Penulis: Vita Yudhani