Walikota Medan Harus Menjamin Ibadah Jemaat Philadelpia di Griya Martubung

Pernyataan Pers ELSAM

Walikota Medan Harus Menjamin Ibadah Jemaat Philadelpia di Griya Martubung

Minggu, 13 Januari 2019, terjadi penghadangan aktivitas kebaktian minggu Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Philadelpia di Kompleks Griya Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Penghadangan ini menambah sederet kasus pelanggaran Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang telah dijamin dalam UUD 1945 sebagai wujud manifestasi Indonesia sebagai negara demokratis.

Penghadangan aktivitas kebaktian ini, berawal ketika perpindahan domisili Gereja Bethel Indonesia, dari Jalan Jaring Raya Blok 12 Griya Martubung ke Jalan Permai 4 blok 8 Griya Martubung no. 31 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Sumatera Utara. Belum tuntasnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja menjadi dasar argumentasi warga melakukan protes dan mendesak jemaat untuk mengakhiri ibadah dan menutup gereja, padahal jemaat sedang dalam proses beribadah.

Secara normatif, dalam hal pendirian rumah peribadatan telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umar Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Berdasarkan aturan tersebut, Jemaat telah mengurus perpindahan domisili Gereja ke Kantor BPD Gereja Bethel Indonesia dan permohonan ini telah disyahkan, kemudian syarat 90 tanda tangan warga sudah dipenuhi oleh pihak gereja, bahkan lengkap dengan nomor KTP dan tanda tangan. Menurut Eunika Yulia, saksi yang mengetahui kejadian di lapangan, proses itu menjadi dipersulit ketika sebagian warga yang menolak pendirian Gereja berbuat curang ketika diketahui bahwa terdapat tujuh tanda tangan yang dibuat oleh orang yang sama. Bukan malah mengusut kasus tersebut, pihak kecamatan malah meminta pihak gereja harus melampirkan cap jempol masyarakat yang setuju dan tidak boleh hanya sekedar tanda tangan.

Selain itu, patut disayangkan, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid Hartanto, yang hadir pada saat kejadian bukan malah memediasi dan bersikap netral dengan melakukan pendekatan persuasif kepada kedua belah pihak, namun Kapolsek justru mendesak agar Pdt. Jan Fransman Saragih segera menandatangani surat pernyataan penghentian aktivitas ibadah dan pembangunan gereja hingga IMB terbit. Protes warga mereda ketika Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pdt. Jan Fransman Saragih yang dibubuhi materai dan diketahui oleh Camat Medan Labuhan Arrahman Pane, Kapolsek Medan Labuhan Kompol Rosyid Hartanto, Koramil 10/ML Kapten Inf. P. Purba, Kepala KUA Medan Labuhan M. Lukman Hakim serta disaksikan pihak pengurus yang mendirikan rumah ibadah, perwakilan warga dan Lurah Besar T. Roby Chairi.

Penghadangan aktivitas peribadatan, selain melanggar hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam UUD 1945, juga tidak sejalan dengan komitmen politik Pemerintahan Jokowi-JK, sebagaimana terumus dalam Nawacita, yakni “Memperteguh kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga”. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyesalkan peristiwa yang terjadi dan memberikan beberapa rekomendasi terhadap penanganan kasus ini, yakni:

  1. Mendesak Walikota Medan, FKUB, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) untuk segera mencari solusi penyelesaian masalah dengan jaminan pelaksanaan Ibadah bagi Jemaat Philadelpia;
  2. Meminta Walikota Medan untuk turun langsung, dan memecat pihak Kecamatan/Kelurahan setempat jika terbukti menghambat proses pemberian izin. Penting untuk ditekankan bahwasanya kebebasan untuk beribadah merupakan hal yang perlu dijamin oleh aparat Negara;
  3. Mendorong aparat kepolisian setempat, dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan, untuk dapat memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara dalam menjalankan praktik peribadatannya masing-masing;
  4. Mendorong Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan untuk memberikan sanksi tegas kepada Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Rosyid Hartanto;

Jakarta, 14 Januari 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi) telepon 08121996984, atau Muhammad Busrol Fuad (Staff Advokasi Hukum) telepon 085655004863, atau Vita Yudhani (Staff Advokasi HAM) telepon 081284972483

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *