Vonis Perkara Gafatar: Pukulan Bagi Kebebasan Berorganisasi

Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan enam orang pengurus Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) telah melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama Islam. Teuku Abdul Fatah (Ketua DPD GAFATAR Aceh) divonis empat tahun penjara. Sementara, lima pengurus GAFATAR lainnya yaitu Muhammad Althaf Mauliyul Islam, Musliadi, Ayu Ariestiana, Ridha Hidayat, dan Fuadi Mardhatillah dihukum tiga tahun penjara.

Putusan terhadap Para Pengurus GAFATAR tersebut berlangsung pada Senin, 15 Juni di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Syamsul Qomar (Hakim Ketua); Muhifuddin (Anggota) dan Ahmad Nakhrowi (Anggota) tersebut menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penodaan terhadap agama Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156a Huruf a KUHPidana. “Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia”.

Vonis Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Banda Aceh ini, cukup tinggi dibandingkan dengan kasus-kasus serupa yang pernah diadili di Indonesia. Misalnya kasus Amaq Bakri di Pengadilan Negeri Selong, NTB divonis hanya 1 tahun penjara pada 2010, kasus Alexander Aan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung, Sumatera Barat divonis 2 tahun 5 bulan penjara, pada 2012. Putusan ini juga sama sekali tidak berbeda dengan tuntuntan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut para pengurus Gafatar dengan tuntutan 4 tahun penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim seolah-olah hanya mengcopy-paste saja tuntutan JPU. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengabaikan eksepsi dan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Pembacaan putusan ini juga dibanjiri oleh ratusan pengunjung, baik umum maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Banda Aceh. Padahal pembacaan putusan dilakukan masih dalam jam kerja.

Berkaitan dengan putusan PN Banda Aceh tersebut, ELSAM berpendapat bahwa putusan ini telah mencederai hak kebebasan warga negara dalam berserikat dan berorganisasi, yang jelas-jelas dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam vonis ini, majelis hakim telah menuduh organisasi ini sebagai komunitas kepercayaan yang mengamalkan ajaran Millata Abraham. Padahal dalam fakta persidangan tidak ditemukan pengurus dan anggota GAFATAR mengamalkan ajaran tersebut. Mereka hanya melaksanakan program-program kerja organisasi saja dalam bidang sosial, pendidikan, seni, budaya dan kesehatan.

Jika memang konteksnya adalah tuduhan penodaan agama, seharusnya berdasarkan Pasal 2 Penetapan Presiden RI No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang merupakan induk Pasal 156a Huruf a KUHP tersebut, sebelum dapat didakwa dengan Pasal 156a Huruf a KUHP, terlebih dahulu diberi perintah atau peringatan keras terhadap organisasi yang dianggap menodai salah satu agama di Indonesia, dalam Suatu Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Dalam kasus ini tidak ada SKB Tersebut. Artinya, dakwaan, tuntutan dan putusan persidangan perkara ini tidak memiliki dasar.

Putusan ini sangat melanggar kebebasan berekspresi dan berorganisasi pengurus GAFATAR yang sudah dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 28E ayat (3) menjelaskan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. GAFATAR merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, bukan kelompok aliran keagamaan. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi, GAFATAR bersifat Nasional, plural dan berada di seluruh Indonesia. GAFATAR bertujuan sebagai wadah menghimpun putera-puteri Nusantara dalam mengembangkan diri di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, teknologi, seni dan budaya sebagai bentuk keikut sertaan memajukan Nusantara. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hal ini. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pengadilan sebagai harapan terakhir yang dapat memberikan keadilan, seharusnya sudah sangat mengerti hukum dan persoalan hak asasi manusia. Namun dalam kasus ini Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak terlihat mengerti hal tersebut. Oleh karena itu, ELSAM sebagai salah satu Lembaga atau representasi masyarakat yang melakukan monitoring terhadap jalannya peradilan perkara ini, menyatakan :

  1. Sangat menyesalkan proses dan putusan sidang perkara Nomor 80/Pid.B/2015/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh;
  2. Sangat menyesalkan adanya mobilisasi dan gerakan massa PNS Banda Aceh yang terorganisir, yang turut serta dalam barisan menduduki persidangan perkara ini;
  3. Meminta Pengadilan Tinggi Negeri Banda Aceh sebagai wadah upaya banding untuk tidak terpengaruh terhadap segala bentuk tekanan yang ada. Dapat berlaku independen, menegakkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Karena setiap orang yang berperkara memiliki hak akan peradilan yang adil. Setiap orang yang berperkara menggantungkan nasib masa depannya dan kelangsungan hidupnya pada putusan hakim;
  4. Meminta Pengadilan Tinggi Negeri Banda Aceh  dapat memeriksa perkara ini secara utuh, objektif dan tidak memihak. Karena semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

Jakarta, 17 Juni 2015