UU Perlindungan Data dapat Mempercepat Gerak Ekonomi Digital

ELSAM, Jakarta – Regulasi mengenai perlidungan data pribadi akan berpengaruh terhadap perkembangan bisnis digital. Negara yang memiliki regulasi perlindungan data yang baik memiliki peluang peningkatan bisnis digital yang lebih besar.

Hal ini ditekankan oleh Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar dalam diskusi yang digelar Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Wahyudi mengatakan, perlindungan data menjadi salah satu syarat untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kerja sama ekonomi dengan negara lain.

Hal ini terjadi karena data yang merupakan aset penting dari bisnis digital, tidak bisa ditransfer begitu saja dari satu negara ke negara lain. Negara yang sudah memiliki aturan perlindungan data pribadi tidak akan mau mentransfer data ke negara yang belum memiliki aturan perlindungan data yang paling tidak setara dengan milik mereka.

“Posisi tawar Indonesia bergantung pada kita punya UU Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif atau tidak,” kata Wahyudi.

Karena itu Wahyudi mendorong pemerintah dan DPR segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Dengan memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, Indonesia menurutnya tidak hanya bisa mentransfer data ke luar, tapi juga menerima data dari negara lain. Banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi dan gangguan atas privasi pengguna internet menjadi pertimbangan lain kenapa menurutnya RUU tersebut segera diluncurkan.

Baca Juga :  BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi

Dalam forum yang sama, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengaku pemerinta juga menginginkan RUU PDP cepat selesai.

“Maunya selesai kemarin. Ada 32 regulasi terkait data yang tercecer di banyak institusi. Tentunya setiap institusi menginginkan regulasinya yang dibawa (dijadikan ketentuan dalam RUU PDP). Ini yang kita mau sinkronkan. Maunya segera mungkin,” jelas Sammy.

Sammy melanjutkan, baik pemerintah maupun DPR sepakat untuk mempercepat kehadiran aturan perlindungan data pribadi. Kenadalannya saat ini katanya adalah menyelaraskan sejumlah ketentuan terkait data yang sudah ada di berbagai sektor, seperti kependudukan, kesehatan, dan keuangan.

Niat dan upaya pemerintah dan DPR untuk merampungkan RUU PDP bagaimanapun harus berkejaran dengan waktu, mengingat masa jabatan Anggota DPR akan segera berakhir pada September 2019.

Baca Juga :  Mengembangkan Pendekatan Berbasis HAM Dalam Kebijakan Keamanan Siber: Mencari Distingsi Rezim Keamanan dan Kejahatan Siber