UU Perkebunan Ternyata Setengah Hati Mengakui Masyarakat Adat

ELSAM Jakarta – Pada tanggal 19 Mei 2015 di Hotel Ibis Thamrin, diskusi tentang anotasi hukum terhadap UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) kembali dilaksanakan. Diskusi melibatkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PILNET, AMAN, SPKS, IGJ, KPA, SPP, Sawit Watch, WALHI, Auriga, PPMAN, TUK Indonesia.

Anotasi Hukum ini dilakukan untuk melihat secara keseluruhan isi dari UU Perkebunan dan memberikan catatan-catatan kritis terhadapnya. Hadir dalam diskusi tersebut M. Nur Solikhin, Direktur Riset PSHK sebagai pemantik diskusi.

Dalam UU Perkebunan yang baru ini, terdapat dua penambahan tujuan yang sebelumnya tidak ada di UU Perkebunan sebelumnya, yakni perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat dan pemanfaaatan.

Dalam hal teknis, strategi pencapian dari UU Perkebunan telah memandatkan 32 materi pendelegasian, dengan rincian 21 materi ke Peraturan Pemerintah dan 11 materi ke Peraturan Menteri. Hal ini juga perlu dikawal pembentukannya, mengingat aturan teknis-lah yang akan menjadi panduan tindak bagi aparat-aparat di tingkat pelaksana.

Dalam diskusi juga terungkap pasal 12 yang mengatur tentang Hak Ulayat hanya membahas atau mengarah pada persetujuan untuk menyerahkan tanah dari masyarakat hukum adat kepada pengusaha. Dalam pasal 12 tersebut ternyata tidak ada penjelasan bagaimana jika hal tersebut ditolak masyarakat hukum adat.

Selain itu, istilah imbalan yang digunakan dalam UU Perkebunan ini juga berarti hal tersebut bukan berdasarkan negosiasi yang setara antara pemohon hak (pengusaha) dengan masyarakat hukum adat. Karena secara bahasa, imbalan itu berarti juga upah yang dibayarkan ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan. Pasal 12 UU Perkebunan dengan jelas memperlihatkan bagaimana UU Perkebunan ini setengah hati memberikan pengakuan masyarakat Adat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dibentuk dengan salah satu pertimbangannya karena UU No. 18 tahun 2004 belum mampu memberikan hasil yang optimal. Salah satu tujuan pembentukan UU No. 39 Tahun 2014 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui sektor perkebunan yang memiliki potensi besar dalam membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Kesadaran terhadap kepentingan kemakmuran rakyat tercermin dalam butir menimbang undang-undang tersebut.

Namun aturan-aturan yang terkandung di dalamnya masih terdapat banyak persoalan. Misalnya terkait izin pembebasan lahan untuk perkebunan yang masih semrawut, dimasukannya kembali pasal yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat di sekitar kawasan perkebunan, pengaturan yang hanya berfokus pada industri perkebunan berskala besar dan minimnya pengaturan yang berkenaan dengan pemberdayaan perkebunan masyarakat.