UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: Kriminalkan Masyarakat Dengan Dalih Melindungi Hutan

Pernyataan Pers

KOALISI ANTI MAFIA HUTAN

[Jakarta, 12 Oktober 2014] – Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 14 Oktober 2014 akan gelar sidang pertama (pemeriksaan pendahuluan) atas perkara Pengujian UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan (UU P3H) yang digugat berbagai lapisan masyarakat.

UU P3H merupakan aturan hukum yang mengebiri petani, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Aturan ini bukan sebuah solusi atas masalah yang hendak diaturnya, yakni mencegah perusakan hutan yang massif, transnasional dan menggunakan modus operandi canggih yang telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan kelahiran (Konsiderans) UU ini.

Meski niat menjerat pelaku perusakan hutan yang massif, ternyata pemberlakuan sanksi pidana tetap diarahkan pada petani, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur pasal 82, pasal 83, pasal 84 dst dari UU P3H. Hal ini mencederai hak konstitusional warga negara. Bahkan pasal 11 ayat (4) UU P3H mewajibkan Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu jika ingin menebang kayu, meski untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Beberapa kasus yang ditemui, UU P3H ini telah berhasil memenjarakan 4 orang anggota masyarakat hukum adat Semende Banding Agung di Talang Cemara, Dusun Lama Banding Agung, Desa Merpas, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Bahkan, di Desa Kenongo, Lumajang, UU P3H digunakan Perum Perhutani untuk mengancam warga Desa yang justru sedang berjuang memakmurkan Desanya dengan membuat jalan.

Sampai Agustus tahun 2014 Pemerintah baru selesai melakukan penetapan kawasan hutan seluas 69.758.922,38 ha atau setara dengan 56,9% dari luas kawasan hutan yang telah ditunjuk yang seluas 122.404.872,67 ha. Jumlah yang rendah itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status penguasaan dan pemilikan tanah-tanah yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan. Sehingga dengan ketidakpastian soal status, akan berimbas pada rentannya UU P3H disalahgunakan aparat penegak hukum, karena pasal-pasal yang ditujukan terhadap tindak pidana yang dilakukan individu dalam UU P3H sarat akan ketidakpastian hukum.

Oleh karenanya, demi menjamin pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan penduduk desa di dalam dan sekitar serta bersinggungan langsung dengan kawasan hutan, maka Koalisi Anti Mafia Hutan meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan UU P3H.

Koalisi Anti Mafia Hutan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan HuMa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), SAWIT WATCH, Epistema Institute, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Silvagama.

Kontak:

Andi Muttaqien 08121996984

Erwin Dwi Kristianto 081327096984