Usulan Revisi yang Belum Memberi Solusi: Catatan Kritik Terhadap Materi RUU Perubahan UU NO. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Inisiatif Pemerintah

20160613_1. Naskah Catatan Kritik RUU Perubahan UU ITE_CFUsulan Revisi yang Belum Memberi Solusi: Catatan Kritik Terhadap Materi RUU Perubahan UU NO. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Inisiatif Pemerintah

Pada era modern saat ini, teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan teknologi ini, serta semakin canggihnya fitur-fitur yang ditawarkannya untuk membantu aktivitas manusia, memiliki andil yang sangat signifikan dalam mendigitalisasi perilaku manusia di ruang publik. Aktivitas yang dulu semata-mata dilakukan secara offline telah bermigrasi ke ruang-ruang dalam jaringan (online). Perkembangan ini tentunya harus direspon dengan seperangkat regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan teknologi untuk beraktualisasi dalam kehidupan manusia tanpa mengurangi esensi kemanusiaan itu sendiri. Kebebasan yang secara hakiki diperoleh ketika manusia beraktivitas secara offline harus dipertahankan ketika mereka online.

Menyadari kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membentuk UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diharapkan dapat menjadi instrumen kunci dalam pemanfaatan teknologi internet di Indonesia. Setelah disahkan, UU ITE ini justru menuai banyak kontroversi. Situasi ini muncul terutama akibat adanya serangkaian rumusan ancaman pidana, yang menduplikasi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan mengenai pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Imbasnya, dalam praktiknya, undang-undang ini malah jauh dari upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dan usaha mendorong perluasan perniagaan elektronik, yang nampak justru kental nuansa pembatasannya.

Pemerintah kemudian berinisiatif untuk melakukan perubahan secara terbatas terhadap materi UU ITE. Perubahan khususnya terkait dengan ancaman hukuman (penjara dan denda) untuk pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Membaca naskah akademik RUU Perubahan UU ITE versi pemerintah, memang tujuan utama dari perubahan ialah berkait erat dengan perumusan kembali ketentuan pidana dalam UU ITE. Merespon hal ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) hendak memberikan sejumlah catatan kritik atas RUU Perubahan UU ITE versi Pemerintah

Untuk membaca kertas posisi ini, silakan klik unduh

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *