Usulan Aksi Bisnis dan HAM untuk RANHAM 2020-2024

ELSAM, Makassar— ELSAM besama Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar diskusi terkait pengintegrasian Bisnis dan HAM di daerah di Makassar, Rabu (21/8).

Didukung Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, diskusi bertajuk “Integrasi Bisnis dan HAM dalam RANHAM Tahun 2020-2024” bertujuan untuk untuk mengonfirmasi kajian hasil pengintegrasian  aspek bisnis dan HAM dalam bentuk usulan aksi.

Diskusi  dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum, Bappeda, dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Hadir sebagai pembicara Kasubdit Kerja Sama Internasional Ditjen HAM, Kemenkumham Andi Talleting Salahudin, Peneliti ELSAM Adzkar Ahsinin, dan Peneliti Seven Srategy Study Arry A. Sigit.

Dalam diskusi muncul tiga pokok bahasan. Pertama, tentang pentingnya pelibatan korporasi dalam penghormatan HAM; Kedua, tentang mekanisme pelaporan yang akan disampaikan pemerintah daerah; dan terakhir tentang otoritas pengawasan oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan rencana aksi.

Peserta diskusi sepakat tentang pentingnya pengintegrasian aspek bisnis dan HAM ke dalam RANHAM terbaru.

Hal ini misalnya disampaikan oleh Firman dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Selatan.

“RANHAM belum secara jelas memperlihatkan keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam menunjang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan adanya aksi mengenai hal tersebut,” ujar Firman.

Sebagai konsekuensinya, lanjut Firman, rumusan aksi yang lebih tegas mengenai penegakan hukum bagi dunia usaha dan indsutri yang kurang atau belum berperspektif HAM dalam menjalankan aktivitasnya perlu disebutkan.

Para peserta diskusi sepakat jika aspek bisnis dan HAM diletakkan sebagai perspektif untuk melihat dampak bisnis terhadap empat kelompok  utama penerima manfaat, yaitu kelompok   anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat.

Terait kelompok anak, I Nengah Suaryo dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, memberi catatan. Menurutnya aksi pada kelompok anak tidak diperlukan karena sudah tercakup dalam aksi penghapusan pekerja anak.

“Selain itu,  tidak mudah bagi OPD (organisasi perangkat daerah) Ketenagakerjaan untuk menyiapkan atau menyajikan data mengenai keberadaan pekerja anak di perusahaan yang ada di daerahnya,” kata I Nengah.

Para peserta juga dapat menerima bahwa perlu penugasan untuk penanggug jawab atas beberapa aksi RANHAM, khususnya yang memiliki dimensi bisnis dan HAM.

Meski demikian I Nengah Suaryo mengatakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam aksi RANHAM perlu disebut secara tegas.

“Sebaiknya, di semua kata Pemerintah Daerah diubah menjadi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar lebih jelas,” lanjut I Nengah.

Lebih jauh I Nengah mengusulkan agar disebutkan institusi OPD yang akan ditugaskan, seperti Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan instansi lainnya.

Kemudian agar implementasi RANHAM generasi kelima dapat dilaksanakan secara lebih baik, peserta mengusulkan penyempurnaan nomenklatur OPD agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat lebih efektif.

Hal tersebut disampaikan perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Nadeak.

“Sekber RANHAM dapat mengusulkan kepada Pemerintah agar di masa yang akan datang, dapat diadakan penyempurnaan nomenklatur di jajaran pemerintahan daerah, baik pada provinsi maupun kabupaten/kota sehingga unit Biro Hukum dan Bidang Hukum disempurnakan menjadi Biro Hukum dan HAM, serta Bidang Hukum  dan HAM,” usul Nadeak.

Unit tersebut, lanjut Nadeak, akan bertanggung jawab membantu pimpinan daerah (melalui Sekretaris Daerah) dalam mengoordinasikan dan mengompilasikan berbagai data mengenai implementasi RANHAM.

Arry Ardanta Sigit dan Adzkar Ahsinin