Urgensi Transparansi Iklan Kampanye Politik di Media Sosial

ELSAM,Jakarta—ELSAM bekerja sama dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura mengadakan diskusi publik yang mengusung tema “Iklan Kampanye Politik, Media Sosial dan Hak atas Privasi di Era Pandemi” Kamis, 25 Maret 2021 lalu

Diskusi yang dimoderatori Chatrine Sabendi Putri (BEM FH Untan) tersebut turut dihadiri oleh Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM) dan Ellisa Vikalista, SH, MIP (Dosen Fisip Univ. Lambung Mangkurat) sebagai pemantik diskusi.

Dalam paparannya Miftah Fadhli menjelaskan media sosial menjadi media paling dominan ditemukannya kampanye negatif karena cenderung mudah untuk diviralkan oleh banyak orang untuk disebarluaskan dan penggiringan opini. Konten ujaran kebencian menjadi yang paling banyak digunakan untuk mempengaruhi pemilih dan selanjutnya konten disinformasi menurut data Kominfo dan Bawaslu (Nov 2020).

Facebook kata Fadhli menjadi platform media sosial yang paling banyak digunakan dalam pendaftaran kampanye oleh paslon.  Dalam patroli kampanye negatif, Facebook pun menjadi media sosial yang paling banyak ditemukan.

Permasalahan kampanye di luar jadwal (mendahului masa kampanye dan/atau melebihi waktu/jadwal kampanye, di minggu tenang), Pengawasan hanya dilakukan kepada akun-akun yang terdaftar, akun tidak terdaftar asalkan tidak mengandung SARA maka hanya dianggap sebagai “apresiasi politik”, Iklan kampanye melalui Media Sosial sulit ditertibkan karena banyak  dilakukan akun tidak terdaftar (di luar yang didaftarkan paslon) dan  kampanye dilakukan singkat (tidak aktif lagi hanya berlangsung 2×24  jam) sebelum masa iklan kampanye yang ditentukan berlangsung (juga adanya akun buzzer & anonymous), belum adanya transparansi dana kampanye dan penafian oleh pengiklan di platform media sosial.

Permasalahan-permasalahan serupa ditemukan di daerah-daerah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada pada 2020 lalu, sebagaimana dijelaskan oleh Miftah Fadhli dalam paparan temuan awal ELSAM terkait monitoring pemanfaatan iklan kampanye di media sosial dalam Pilkada 2020.

Data dari KPU Daerah 4 Wilayah Monitoring Pilkada 2020 menunjukkan bahwa Facebook dan Instagram yang keduanya tergabung dalam Facebook family apps, merupakan platform media sosial yang dominan didaftarkan pada Pilkada 2020 lalu (87,4%), dengan jumlah akun resmi terdaftar masing-masing sebanyak 151 dan 107 akun, memberikan tingkat transparansi iklan kampanye politik yang berbeda bagi penggunanya.

Selain perbedaan tingkatan transparansi iklan politik yang diberikan platform media sosial, isu-isu krusial lainnya dalam pemanfaatan iklan kampanye politik di media sosial dalam Pilkada 2020 lalu yakni pertama, belum memadainya regulasi pilkada dalam mengatur iklan kampanye politik, yang kemudian berdampak pada permasalahan implementasi pengawasan khususnya terkait, kedua rendahnya kesadaran baik pasangan calon, maupun lembaga pengawas pemilu terkait iklan kampanye politik. Selanjutnya, bagian ini turut menjabarkan temuan terkait dan ketiga, pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi pilkada, khususnya penyebaran iklan kampanye politik yang bermuatan disinformasi dan kampanye hitam.

Keseluruhan permasalahan dan tantangan ini kemudian menggarisbawahi pentingnya regulasi kepemiluan yang mengakomodir transparansi iklan kampanye politik, dan akselerasi pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi.

Alia Yofira Karunian

Simak webinar “Iklan Kampanye Politik, Media Sosial dan Hak atas Privasi di Era Pandemi” secara lengkap melalui tautan https://youtu.be/muBUCZwRDoc