Policy Brief Seri Internet dan HAM: Urgensi Revisi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

20160101_Policy Brief Urgensi UU ITE_CFUrgensi Revisi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) – Policy Brief Seri Internet dan HAM

Terus bertambahnya pengguna internet, termasuk makin besarnya penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, Internet membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mencegah hilangnya fungsi, sekaligus menjaga efisiensi dan interoperabilitasnya. Selain itu, pengaturan ini juga penting untuk meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak-hak pengguna, serta perumusan tanggungjawab dari para pemangku kepentingannya.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Keberadaan aturan ini telah menyeret puluhan orang ke balik dinginnya jeruji tahanan. Selain itu, kekosongan aturan perihal konten internet, juga telah berakibat pada banyaknya tindakan pemblokiran (blocking) dan penapisan (filtering) yang dilakukan dengan semena-mena. Dikatakan semena-mena, karena Indonesia belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan akuntabel, serta menjamin adanya due process of law, untuk melalukan pemblokiran konten internet.

Mencermati seluruh permasalahan di atas, khususnya pada dua pokok persoalan utama pelaksanaan UU ITE: masifnya penggunaan pasal pidana pencemaran nama baik, dan tiadanya pengaturan yang jelas terkait dengan konten internet, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), telah menyelesaikan suatu kajian, untuk mencari solusi pemecahan atas dua masalah tersebut. Solusi ini dimaksudkan guna memastikan pengintegrasian secara baik prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk membaca policy brief ini, silakan klik unduh