Urgensi Revisi Menyeluruh UU ITE: Beberapa Isu Penting

Siaran Pers ELSAM

Urgensi Revisi Menyeluruh UU ITE: Beberapa Isu Penting

Kebutuhan revisi UU ITE tengah menjadi perdebatan hangat di publik, setidaknya sejak Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pemerintah membuka peluang revisi UU ITE, pada Senin, 15 Februari 2021 lalu. Beberapa pihak menilai ini hanya sebagai pernyataan retorik pemerintah semata, namun beberapa pihak lain menganggap pernyataan tersebut sebagai “sinyal positif” dalam upaya memperbaiki beberapa pasal dalam UU ITE, yang seringkali digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Maupun sebagai bentuk respon terhadap semakin inovatifnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hari ini.

Harus diakui UU ITE yang dilahirkan pada 2008 dan kemudian diubah secara terbatas pada 2016, sejumlah materinya belum mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Apalagi dengan cakupan undang-undang ini yang sifatnya “sapu jagad” (one for all), mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan TIK. Akibat format dan model pengaturan yang demikian, rumusan pengaturan yang disediakan oleh tiap pasalnya menjadi tidak mendetail dan mendalam, yang berdampak pada kelenturan dalam penafsiran dan implementasinya.

Merespon wacana dan peluang melakukan amandemen kembali terhadap UU ITE, ELSAM melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk memperbarui secara menyeluruh legislasi ini, termasuk di dalamnya mencakup:

  1. Perbaikan sejumlah ketentuan pidana, khususnya Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 yang sebenarnya masuk kualifikasi cyber-enabled crime (kejahatan konvensional yang diekstensifikasi menggunakan komputer), tetapi dalam perumusannya justru dipersamakan dengan cyber-dependent crime (kejahatan yang muncul karena adanya teknologi komputer). Oleh karenanya dalam perumusannya juga seharusnya dibedakan, karena proses pembuktian setiap unsurnya juga berbeda. Terbukti dalam penerapannya saat ini yang kerap menuai persoalan adalah pasal-pasal pidana cyber-enabled crime, sementara untuk ketentuan pidana cyber-dependent crime (Pasal 30-Pasal 35) relatif tidak ada permasalahan.

Sebagai contoh larangan penyebaran ujaran kebencian yang diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sesungguhnya juga telah diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP. Dengan pertimbangan itu, mestinya penerapan unsur‐unsur penyebaran kebencian terhadap kelompok atau golongan penduduk tertentu, yang diatur dalam UU ITE, juga harus mengacu pada ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP. Sayangnya dalam praktiknya penerapan Pasal 28 (2) UU ITE justru berdiri sendiri, dengan semata‐mata membuktikan secara subjektif dan gramatikal ujaran yang disampaikan oleh seseorang, tidak menggali setiap elemen ujaran kebencian, guna membuktikan actus reus (perbuatan) dan mens rea (niat jahat), serta kedudukan orang yang melakukan ujaran.

  1. Pengaturan kembali tata kelola konten internet, yang selama ini lebih menekankan pada aspek pembatasan, sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 40 ayat (2) b UU ITE, yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap konten internet yang melanggar peraturan perundang-undangan (illegal content). Sayangnya dalam pengaturan tersebut belum secara jelas menyebutkan jenis-jenis konten yang melanggar undang-undang dan jenis bahaya (harmfull) apa yang mengancam? Selain itu, undang-undang juga belum mengatur prosedur di dalam melakukan pembatasan, termasuk peluang untuk melakukan pengujian terhadap tindakan pembatasan tersebut (judicial oversight). Padahal mengacu pada prinsip dan instrumen hak asasi manusia, setiap tindakan pembatasan terhadap hak, termasuk di dalamnya hak atas informasi, setidaknya harus memenuhi tiga hal: diatur oleh hukum (prescribed by law), untuk suatu tujuan yang sah (legitimate aim), dan tindakan itu betul-betul mendesak diperlukan (necessity), juga tindakannya harus proporsional. Prinsip-prinsip pembatasan inilah yang semestinya dirumuskan secara baik dan ketat dalam UU ITE, guna menghindari praktik pembatasan konten (blocking and filtering) yang sewenang-wenang.

Pengaturan konten ini juga terkait erat dengan respon terhadap maraknya penyebaran disinformasi di internet, yang belum diatur secara memadai dalam hukum Indonesia. Akibatnya kemudian mereka yang dituduh melakukan penyebaran kabar atau berita bohong, justru dikenakan ancaman pemidanaan dengan menggunakan pasal penghinaan atau penyebaran ujian kebencian, selain Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, yang secara kontekstual tidak tepat. Oleh karenanya, revisi UU ITE semestinya juga dapat untuk merumuskan pengaturan mengenai penyebaran konten disinformasi di internet, termasuk langkah administrasi dan teknologi apa yang dapat dilakukan, hingga tanggung jawab dari penyedia platform, seperti yang diterapkan oleh pemerintah Jerman dengan The Network Enforcement Act 2017.

  1. Lebih jauh dari itu, terkait dengan tanggung jawab platform, UU ITE juga belum secara memadai dapat menjadi rujukan dalam pengaturan platform digital, dengan berbagai model bisnisnya, seperti aggregation platforms, social platform, hingga mobilization platforms. Situasi ini yang kerap memunculkan perdebatan sektoralisme pengaturan, yang dapat berujung pada kerugian pengguna (konsumen), untuk dapat menikmati secara penuh hak atas informasi. Sebagai contoh perdebatan pengaturan mengenai layanan over the top (OTT) yang tak kunjung ditemukan solusi pengaturannya. Oleh sebab itu mestinya proses amandemen UU ITE dapat mengakomodasi pengaturan prinsip-prinsip penting mengenai platform digital. Dengan tetap memastikan aturan yang dirumuskan tidak kaku, sehingga mampu memberikan ruang untuk setiap invensi dan inovasi teknologi, serta dapat secara baik memfasilitasi pengembangan setiap kreasi dan inovasi berbasis digital. Selain itu dalam pengaturan platform digital, prinsip netralitas jaringan (net-neutrality) juga harus menjadi elemen penting yang diperhatikan. Secara sederhana, netralitas jaringan adalah aturan tentang jalan bagi pengguna Internet, dan tentang hubungan antara pemilik jalan—jaringan (intermediaries) tersebut dengan penggunanya. Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, termasuk menghindari penyensoran ide-ide yang tidak populer.

Dengan beberapa catatan tersebut, tentu revisi terhadap UU ITE tidak dapat semata-mata dilakukan secara terbatas, tetapi dalam suatu rencana revisi menyeluruh. Belum lagi dalam beberapa tahun belakang, juga terdapat proses legislasi yang bersinggungan dengan UU ITE, seperti pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Keamanan Siber, juga rencana amandemen terhadap UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi. Guna memastikan pengaturan yang harmonis dan minim risiko bagi pemangku kepentingan, termasuk pengguna di dalamnya, terlebih dahulu pemerintah dan DPR perlu untuk merumuskan arah dan model politik hukum pengaturan teknologi informasi dan komunikasi ke depan. Apakah tetap dengan model penyatuatapan melalui UU ITE seperti hari ini, yang mengatur berbagai materi, mulai dari sistem elektronik, transaksi elektronik, hingga kejahatan elektronik? Atau akan mengembangkan model dan pendekatan yang lain, dengan tetap mempertimbangkan aspek konvergensi dari teknologinya? Prinsipnya, dalam merespon cepatnya inovasi teknologi, hukum perlu bersifat supel, yang berarti mampu mengantisipasi setiap perubahan di masa depan.

 

Jakarta, 18 Februari 2021

 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih jauh, silakan menghubungi: Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081382083993; M.B. Fuad (Manajer Advokasi ELSAM), telepon: 085655004863; Lintang Setianti (Peneliti ELSAM), telepon: 085711624684.