Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

ELSAM, Jakarta – Dewasa ini kita dihadapkan situasi dimana peredaran data dapat dilakukan secara online sehingga tidak dibatasi ruang dan waktu. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perlindungan hak privasi masyarakat termasuk perlindungan data pribadi. Maraknya kasus kebocoran data pribadi yang kemudian diperjual-belikan kepada pihak ketiga untuk kepentingan bisnis dan bahkan modus kejahatan menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah menjadi isu faktual dan nyata di Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan minimnya regulasi yang mampu memberikan perlindungan data pribadi dalam rangka menjaga privasi warga negara.

Melihat urgensi pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus, pada Senin (22/2), dengan tujuan mendorong lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi. Adapun peserta diskusi terdiri dari akademisi, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat, Pusat data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencdatatan Sipil Kementrian dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Sekretariat Jenderal DPR RI, sejumlah organisasi non pemerintah seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), LBH Pers, ICT Watch, Indonesian Cyber Security (ISCF), serta dari kalangan sektor swasta yang diwajili MASTEL, dan APJII. Selain itu, diskusi ini juga diharapkan mampu menyediakan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal proses perumusan regulasi tersebut agar mewujudkan pengaturan perlindungan data pribadi dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Sinta Dewi Rosadi, akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang pula menjadi penyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyampaikan bahwa fenomena global termasuk di Indonesia sekarang ini memandang data pribadi memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis. Sehingga menyebabkan meningkatnya sejumlah pelanggaran dan penolakan pengaturan perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, Sinta berpendapat bahwa regulasi yang ditujukan untuk memberikan perlindungan data pribadi secara komprehensif justru berdampak positif dalam kepentingan bisnis. Misalnya di Singapura, pengakuan data privasi sebagai hak asasi manusia yang patut dilindungi berdampak pada meningkatnya perekonomian negara karena konsumen merasa aman dalam melakukan transaksi bisnis.

Senada dengan hal itu, Ismail Cawidu selaku Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Komifo menyatakan bahwa peran melindungi hak privasi warga merupakan kewajiban negara. Menurutnya, jika negara tidak memberikan perlindungan, maka negara dinilai melakukan pelanggaran akan hak asasi manusia warganya. Selain tersedianya dasar hukum, upaya perlindungan data pribadi juga membutuhkan lembaga atau badan pengawas yang mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini, Cawidu mengusulkan Komisi Informasi Pusat untuk menambah ‘kamar’ terkait wewenang perlindungan data atau informasi pribadi dengan mengacu sistem yang dijalankan di beberapa negara seperti di Inggris.

Menanggapi wacana tersebut, Rumadi selaku komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa pada dasarnya konsep pengaturan perlindungan data pribadi sangat berbeda dengan keterbukaan informasi. Dalam keterbukaan informasi, semua informasi pada prinsipnya terbuka kecuali ditentukan lain sehingga akses kepada publik harus ditutup, sedangkan dalam privasi adalah sebaliknya. Namun demikian, Rumadi mengakui bahwa sejumlah kasus yang disidangkan KIP pula tidak lepas dari persoalan menyangkut data pribadi. Berangkat dari urgensi yang sama, Rumadi memandang bahwa diperlukan reformasi radikal terhadap undang-undang KIP untuk menambahkan kewenangan tersebut.

Penulis: Blandina Lintang