Urgensi Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Korporasi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan dan instrumen yang melindungi hak asasi manusia yang lengkap. UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 merupakan secara eksplit telah menjamin bahwa Negara Indonesia berkomitmen untuk untuk memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect), dan menghormati (to respect) hak asasi manusia, hal mana bersesuaian dengan deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak SIpil dan Politik serta Kovenan Intersional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Di samping peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia, Indonesia juga telah memiliki dan membentuk lembaga negara independen yang bertugas untuk memastikan dilindunginya hak-hak asasi warga negara, seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Informasi Publik, Komnas Perempuan dll. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, baik dari regulasi dan kelembagaan, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia ini sebagian besar dilakukan oleh negara maupun kelompok bisnis (korporasi). Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi adalah, karena tidak adanya standar dan pedoman yang mengikat yang dapat dijadikan panduan serta memberikan arah mengenai bagaimana sebaiknya korporasi melakukan aktivitas bisnisnya dengan baik, tanpa melanggar hukum dan prinsip serta instrumen hak asasi manusia.

Dalam tiga tahun terakhir, korporasi menempati posisi yang sangat tinggi sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia, dan perusakan lingkungan. Berbagai laporan hak asasi manusia dan lingkungan hidup menjadikan korporasi sebagai salah satu aktor yang paling bertanggungjawab dalam terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM mencatat, pada tahun 2012, korporasi merupakan pihak kedua yang paling banyak dilaporkan sebagai pelanggar hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pengaduan yang mencapai 1.009 kasus. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melaporkan mencatat bahwa sepanjang 2013, korporasi menempati angka tertinggi sebagai pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dengan persentasi 82,5%. Sedikitnya ada 52 perusahaan yang menjadi pelaku berbagai konflik lingkungan, sumber daya dan agraria. Pada sektor perkebunan, ELSAM mencatat pada tahun 2014 terjadi 57 konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi perkebunan sebagai pelaku. Korporasi yang bergerak di bidang industrial ekstraktif merupakan aktor yg paling banyak terlibat dalam perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Angka-angka dan jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan Komnas HAM dan lembaga-lembaga  hak asasi manusia dan lingkungan hidup ini merefleksikan bahwa korporasi merupakan aktor non negara yang memiliki potensi besar menjadi pelanggar hak asasi manusia. Apabila hal ini dibiarkan terus terjadi, tentunya hal ini sangat membahayakan masyarakat, lingkungan hidup dan perekonomian negara serta kesinambungan bisnis korporasi itu sendiri. Mengingat korporasi merupakan entitas yang memiliki kapasitas dan pengaruh yang besar terhadap proses pembangunan dan penghormatan hak asasi manusia, khususnya di wilayah-wilayah tempat beroperasinya korporasi tersebut.

Oleh karenanya, dalam rangka menghindari atau meminimalisasi dampak negatif operasi korporasi terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta dalam rangka menjadikan korporasi sebagai Pihak yang bertanggungjawab atas proses pembangunan di Indonesia, Komnas HAM merekomendasikan agar ada suatu rencana aksi nasional yang dapat memberikan arahan bagi Pemerintah didalam menjadikan korporasi sebagai aktor penting yang turut serta dalam membangun bangsa melalui operasionalisasi bisnisnya, sekaligus menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Rencana hak asasi manusia ini diharapkan dapat memberikan arahan mengenai regulasi-regulasi apa yang perlu dibentuk dan disesuaikan dengan tanggungjawab korporasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemulihan HAM.

Urgensi Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjadi fitur yang semakin utama dalam agenda internasional pada tahun 1990an.  Liberalisasi perdagangan, deregulasi domestik, dan privatisasi di seluruh dunia meluas dan memperdalam dampak dari pasar.[1]  Bertambahnya kekuasaan perusahaan multinasional mengakibatkan adanya peningkatan ketidaksetaraan, serta pelanggaran hak asasi manusia.  Namun, masih terdapat perlawanan mengenai gagasan bahwa perusahaan dapat bertanggungjawab atas hak ekonomi dan sosial dan bahwa perusahaan mempunyai tugas terhadap hak-hak tersebut.[2]  Agar dapat menghadapi peningkatan dampak negatif korporasi terhadap hak asasi manusia,  Dewan Hak Asasi Manusia PBB mensahkan “Kerangka PBB Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia:  Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”, yang juga dikenal sebagai Prinsip Ruggie, pada Juni 2011.

Prinsip-prinsip Panduan PBB tersebut terdiri dari tiga pilar, yang dikenal sebagai “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan”.  Pertama adalah kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga,termasuk bisnis.  Kedua adalah tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi.  Ketiga adalah kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui  mekanisme yudisial maupun non-yudisial.[3]

Dewan HAM PBB membentuk Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2011, dengan tugas utama untuk mempromosikan pengimplementasian dan diseminasi dari Prinsip-prinsip Panduan.[4]  Kelompok Kerja meluncurkan dokumen panduan tentang Rencana Aksi Nasional (NAPs) untuk mengimplementasi Prinsip-Prinsip Panduan.[5]

Indonesia, sebagai tuan rumah bagi korporasi-korporasi multinasional, merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.  Konstitusi Indonesia, UUD 1945 dan amandemennya melindungi hak asasi manusia, yang dikenal sebagai hak-hak konstitusional.  UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia membentuk kewajiban-kewajiban bagi Pemerintah serta individu-individu.  Hal itu berupa komitmen Indonesia untuk mempromosikan masyarakat yang berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak fundamental seperti ekonomi, sosial, budaya, serta hak-hak sipil dan politik.[6]  Selain itu, Indonesia telah meratifikasi delapan perjanjian internasional, diantara lain adalah ICCPR, ICESCR, CERD, CEDAW, CAT, CRC, CIMW, dan CRPD.  Terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia, Pemerintah telah menyatakan perhatiannya terhadap isu tersebut dalam sesi dengan Dewan HAM PBB pada tahun 2011.

Akan tetapi, hingga saat ini, Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia belum tercermin dalam rancangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2014 – 2019.  Sementara itu, pelanggaran hak asasi manusia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Screen shot 2015-06-19 at 5.22.31 PM

Berdasarkan pemantauan dan kajian Komnas HAM, hak-hak asasi manusia yang paling sering bersentuhan dan terkait dengan aktivitas bisnis antara lain: hak-hak atas lingkungan yang sehat, hak atas kesehatan, hak atas air, hak atas hidup, hak atas kepemilikan properti dan tanah, hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, dan hak terhadap informasi.[7]

Selain itu, kebijakan-kebijakan dan regulasi yang ada di Indonesia tidak mampu memastikan korporasi untuk menghormati hak asasi manusia.  Kebijakan yang diputuskan cenderung tidak koheren serta tumpang tindih, yang menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus-kasus terkait korporasi.  Pemerintah tidak mempunyai ekspektasi yang jelas terkait tanggungjawab korporasi terhadap hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komnas HAM berpendapat perlu adanya suatu upaya awal untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Aksi Nasional terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia (RAN Bisnis dan HAM).

Tujuan penyusunan RAN Bisnis dan HAM adalah untuk menciptakan cara bagaimana mengimplementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.  Dengan menyusun RAN tersebut, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih koheren dengan berkoordinasi melalui proses penyusunan yang inklusif antar kementerian.    RAN Bisnis dan HAM juga bisa menjadi pusat dokumen kebijakan nasional yang memungkinkan pemerintah untuk mengkomunikasikan kepada setiap pemangku kepentingan terkait posisi kebijakan yang koheren.  Hal ini juga dapat memacu kolaborasi yang lebih luas antara setiap pemangku kepentingan.  Seperti halnya one map policy, RAN Bisnis dan HAM dapat mengharmonisasi kebijakan terkait bisnis dan hak asasi manusia.

Oleh karenanya, dalam rangka mendorong integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam aktivitas bisnis korporasi, Komnas HAM merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia membentuk Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

 

Jakarta, 19 Juni 2015

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ketua,

 

Nur Kholis S.H., MA

 

 

[1] Ruggie, John Gerard.  Just Business: Multinational Corporations and Human Rights. (New York: W.W. Norton &Company, Inc.:2013), p. xxv

[2]Riedel, Giacca, Golay.  Economic, Social, and Culturan Rights in International Law: Contemporary issues and Challenges.  (UK:Oxford University Press:2014), p. 194

[3]Huijstee, Mariette Van; Ricco, Victor; Chaturvedi, Laura Ceresna.  How to use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in company research and advocacy: A guide for civil society organisations.  (SOMO, CEDHA, Dividep India: 2012), p. 11

[4]Ruggie, John Gerard.  Just Business: Multinational Corporations and Human Rights. (New York: W.W. Norton &Company, Inc.:2013), p. 173

[5]Mo Ibrahim, Chair of the Forum,Summary of discussions of the Forum on Business and Human Rights, A/HRC/FBHR/2014/3, p. 9

[6]Waagstein, Patricia Rinwigati.  Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study.  (HRRCA: 2013), p. 103

[7]Waagstein, Patricia Rinwigati.  Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study.  (HRRCA: 2013), p. 96

Silakan unduh di sini