Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi dan Pembentukan Otoritas PDP Independen

Siaran Pers Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP)

Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi dan Pembentukan Otoritas PDP Independen

 

Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan diselenggarakan pada Senin, 16 Agustus 2021 esok. Dalam Pidato Kenegaraannya di tahun 2019, Presiden Jokowi menyatakan bahwa “Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data”. Lebih lanjut lagi, Presiden Jokowi menegaskan bahwa “..hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi!!”.

Tepat 2 tahun telah berlalu, namun hingga kini RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) tak kunjung disahkan. 46 legislasi sektoral yang terkait dengan data pribadi  pun terbukti belum mampu merespon berbagai rentetan kasus penyalahgunaan data pribadi yang marak terjadi. Bahkan cenderung tumpang-tindih dan berakibat pada ketidakpastian hukum dalam perlindungan data pribadi. Rentetan kasus seperti: insiden kebocoran data, jual-beli data pribadi, pembobolan rekening, pencurian identitas, hingga kekerasan berbasis gender-online, terjadi terus berulang. Kasus-kasus tersebut, tak hanya merugikan warga negara (baik secara material maupun immaterial), namun juga pada akhirnya berpotensi akan menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Terjadinya rangkaian kasus penyalahgunaan data pribadi dalam beberapa waktu belakang, yang tidak disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai, menunjukkan kebutuhan segera hadirnya undang-undang ini.

Sayangnya, pada Juli 2021 lalu, Panitia Kerja RUU PDP DPR dalam siaran pers yang dikeluarkannya, menjelaskan bahwa pembahasan RUU PDP terhambat dan berakhir deadlock. Hal itu dikarenakan belum adanya titik temu antara Pemerintah dan DPR terkait bentuk kelembagaan Otoritas Pelindungan Data Pribadi (Otoritas PDP). Pemerintah menghendaki pembentukan Otoritas PDP berada di Kementerian, sementara mayoritas fraksi di DPR menginginkan adanya sebuah lembaga yang mandiri. Situasi ini menyulitkan kelanjutan proses pembahasan RUU PDP, padahal periode pembahasannya telah melampaui waktu yang dipersyaratkan berdasarkan tata tertib DPR.

Mencermati situasi itu, Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) kembali menekankan bahwa pembentukan Otoritas PDP yang independen merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan efektif dan optimalnya penegakan perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini khususnya mengingat ruang lingkup material dari RUU PDP yang tidak hanya berlaku mengikat bagi sektor privat, tetapi juga badan-badan publik pemerintah (pusat dan daerah), sehingga keberadaan Otoritas PDP yang independen ini menjadi sangat penting dan relevan, untuk menjamin penegakan hukum pelindungan data pribadi yang adil dan efektif. Terlebih, kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021 tak hanya terjadi di sektor privat, namun juga melibatkan badan-badan publik baik pusat maupun daerah.[1]

Dari segi substansi, selain independensi dari Otoritas PDP, beberapa materi dalam RUU PDP memerlukan pembahasan mendalam untuk memastikan terciptanya legislasi pelindungan data pribadi yang komprehensif. Adapun isu-isu krusial seperti, klasifikasi data pribadi spesifik dan mekanisme pelindungannya, pengaturan data anak, pengaturan sanksi khususnya pidana, kewajiban pengendali dan prosesor data, hak-hak subjek data termasuk pengecualiannya, yang tentunya harus diselaraskan dengan prinsip pelindungan HAM.

Selain itu, Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) menekankan pada DPR dan Pemerintah untuk menjamin kelanjutan pembahasan RUU PDP, sekaligus mengakselerasi prosesnya. Percepatan ini bukan berarti dapat menegasikan prinsip keterbukaan dan partisipasi di dalam prosesnya, jadi tetap harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan pandangan dan pendapatnya, termasuk pelibatan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya. Transparansi proses dan partisipasi publik ini penting untuk memastikan hadirnya materi undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan seluruh sektor, mampu meminimalisir risiko pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas privasi, dan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Jakarta, 15 Agustus 2021

Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP): ELSAM, AJI Indonesia, ICT Watch, PUSKAPA UI, ICJR, LBH Jakarta, AJI Jakarta, LBH Pers, Yayasan TIFA, Imparsial, HRWG, YLBHI, Forum Asia, Kemudi, Pamflet, Medialink, IPC, ICW, Perludem, SAFEnet, IKI, PurpleCode, Kemitraan, IAC, YAPPIKA-Action Aid, IGJ, Lakpesdam PBNU, ICEL.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM) telp: 081382083993; Alia Yofira (Peneliti ELSAM), telp: 081217015759, Jeanny Sirait (Pengacara Publik LBH Jakarta), telp: 085810423390.

[1] https://nasional.tempo.co/read/1472775/data-dukcapil-di-4-daerah-diduga-bocor-anggota-dpr-minta-polisi-bertindak