Urgensi Pemenuhan Hak Atas Kebenaran dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Siaran Pers ELSAM dan IKOHI

Peringatan Hari Hak atas Kebenaran dan Martabat Korban

Urgensi Pemenuhan Hak Atas Kebenaran dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Sejak 2010, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 24 Maret sebagai Hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran tentang Pelanggaran HAM Berat dan Martabat Korban. Tanggal itu dipilih untuk mengenang Uskup Agung Oscar Arnulfo Romero, yang dibunuh karena perlawanannya terhadap ketidakadilan dan kejahatan terhadap hak asasi manusia di El Savador, selama masa perang sipil. Bagi Indonesia sendiri, momentum peringatan ini mustinya dapat menjadi lecutan untuk segera menyelesaikan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM yang pernah terjadi, sekaligus memenuhi hak korban atas kebenaran (the right to know the truth). Secara khusus, Sekretaris Jenderal PBB mengungkapkan bahwa kebenaran membuka jalan bagi keadilan, pemulihan, dan penyembuhan serta mengatasi prasangka dan mengakhiri akar penyebab konflik dan kekerasan yang berulang.

Dalam konteks keadilan transisi, pengungkapan kebenaran memiliki posisi penting dalam penyelesaian pelanggaraan HAM yang berat. Negara mengemban kewajiban penuh untuk memenuhi hak setiap orang untuk mengetahui tentang peristiwa di masa lalu, berkenaan dengan tindak kejahatan keji yang dilakukan oleh negara. Negara wajib melakukan pengungkapan kebenaran yang menyeluruh dan efektif kepada para penyintas dan keluarganya sebagai bentuk dari pengejawantahan kewajiban negara dalam memelihara ingatan (state’s duty to preserve memory). Lebih lanjut, pengungkapan kebenaran harus diikuti dengan langkah-langkah yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban, melalui proses penegakan hukum dan pemulihan yang efektif, segera, dan menyeluruh. Kewajiban ini secara jelas tertuang di dalam dokumen Komisi HAM PBB tentang prinsip-prinsip terbaru mengenai perlindungan dan pemajuan HAM melalui langkah-langkah untuk melawan impunitas tahun 2005.

Mandat pengungkapan kebenaran juga secara khusus termaktub di dalam TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Dalam ketetapan tersebut, diakui pentingnya melakukan pengungkapan kebenaran demi mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional melalui pembentukan Komisi Rekonsiliasi dan Penungkapan Kebenaran. Pada peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo juga secara tegas mengatakan akan melakukan langkah-langkah penyelesaian yang dapat diakui oleh komunitas internasional. Sebagai komitmen untuk mewujudkan rencana tersebut, pemerintah melalui Menkopolhukam, Mahfud M.D., menyatakan akan membentuk kembali komisi pengungkapan kebenaran sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

Sebelumnya, Indonesia pernah akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) melalui UU No. 27/2004 tentang KKR. Namun sayangnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang tersebut dengan alasan tujuan dari KKR, yaitu pengungkapan kebenaran (truth-seeking) dan pemenuhan hak atas pemulihan dan keadilan (right to reparation and justice), tidak akan mungkin tercapai dengan undang-undang yang dimaksud. Dalam pertimbangan hukum putusannya (ratio decidendi), MK menyatakan bahwa pasal yang dibatalkan merupakan pasal jantung dari apa yang menjadi tujuan UU KKR, sehingga dengan pembatalan pasal tersebut KKR tidak lagi bisa menjadi tujuannya, karenanya UU KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan.

Namun demikian, bukan berarti MK menutup pintu rapat-rapat bagi seluruh peluang untuk menyelesaikan beragam kasus pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya melalui pengungkapan kebenaran. MK memberikan sejumlah alternatif, yaitu dengan pembentukan kembali undang-undang KKR, atau melalui pembentukan kebijakan di tingkat kepresidenan tentang pengungkapan kebenaran. Sayangnya, hingga hari ini, Pemerintah belum melakukan langkah apapun untuk memenuhi hak korban atas kebenaran. Padahal, penungkapan kebenaran merupakan prakondisi bagi negara untuk memenuhi hak-hak korban atas pemulihan yang menyeluruh, penebusan kesalahan, dan pencegahan keberulangan, serta hak korban atas proses hukum yang adil.

Berdasarkan situasi tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menilai bahwa Pemerintah belum memiliki keseriusan untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak warganegara. Peringatan Hari Kebenaran merupakan momentum yang tepat untuk berefleksi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menuntaskan hutang sejarah yang terbengkalai, melalui beberapa tindakan berikut ini:

  1. Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Hukum dan HAM RI untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan standar hukum HAM internasional dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang menyeluruh—baik yudisial maupun non yudisial.
  2. Presiden segera menindaklanjuti komitmen dan rencana pembentukan komite kepresidenan untuk pengungkapan kebenaran, sebagai bagian dari upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.
  3. Hasil dari proses pengungkapan kebenaran tersebut merupakan awalan untuk memberikan pengakuan (acknowledgement), penyesalan, dan permintaan maaf secara resmi kepada para korbannya, dan menindaklanjuti dengan berbagai proses yang diperlukan.
  4. Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk bekerja sesuai mandatnya mengacu pada prinsip-prinsip negara hukum (the rule of law), dengan menindaklanjuti berbagai hasil penyelidikan Komisi Nasional HAM atas dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
  5. Pembentukan kebijakan pemulihan harus bersifat menyeluruh dan efektif, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip universal HAM yang telah diakui oleh komunitas internasional.

Jakarta, 24 Maret 2021

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:  Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telepon: 081382083993Miftah Fadhli (Peneliti ELSAM), telepon: 087885476336; Zaenal Mutaqqin (Ketua IKOHI), telepon: 081285759634