Siaran Pers: Upaya Menekan Kejahatan Seksual terhadap Anak dengan Cara Melanggar Hak Asasi Manusia

Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan cara memberatkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan patut diapresiasi, namun demikian upaya semestinya tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia. Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri) oleh Presiden Joko Widodo, justru bertentangan dengan kewajiban negara untuk memajukan hak asasi manusia. Rasionalitas dikeluarkannya Perppu Kebiri berdasarkan pernyataan Presiden adalah untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat signifikan dan kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa karena mengancam dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak.Karenanya, menurut Presiden, kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan luar biasa pula. Perppu Kebiri hadir mengatur hukuman kebiri dan menetapkan hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Metode hukuman kebiri kimiawi dan metode hukuman mati merupakan manifestasi bentuk penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Kebiri kimia menurut Wimpie Pangkahila, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi) akan merusak dan menganggu fungsi organ tubuh lain, seperti otot yang mengecil, tulang yang keropos, sel darah merah berkurang, dan fungsi kognitif terganggu. Dengan kata lain, menurutnya kebiri justru akan melanggar hak asasi manusia karena merusak fungsi organ tubuh lain.[1] Sementara itu, penetapan hukuman mati untuk memberatkan hukuman pidana bagi pelaku bertentangan dengan komitmen politik Pemerintah untuk menerapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif sepertinya yang terumuskan dalam RKHUP dan akan menambah jumlah terpidana yang masuk dalam fenomena deret kematian (death row phenomenon).

Penetapan hukuman kebiri dan hukuman mati bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga negara untuk bebas dari ancaman dari segala bentuk penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi danmerendahkan martabat manusia. Larangan ini tercantum dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Hak Anak yang keseluruhan instrumen ini telah diratifikasi oleh Pemerintah. Hal ini juga bertentangan dengan hak konstitusi warga negara, karena Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Konstruksi norma sebangun juga terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tujuan penjeraan yang melandasi dikeluarkannya Perppu Kebiri tidak menyasar akar permasalahan munculnya kekerasan seksual, yakni keinginan untuk mendominasi dan menundukkan anak dan perempuan melalui manifestasi instrumen dan operasional budaya patriarkhi. Dengan kata lain, pola pikir yang memengaruhi hasrat seksual tidak teratasi dengan memberikan hukuman kebiri kepada pelaku. Selain itu, belum ada kajian yang dapat menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif dan berkorelasi secara positif untuk menekan tindakan kekerasan seksual. Lebih jauh, pemberatan hukuman melalui kebiri yang bertujuan menciptakan efek jera dan balas dendam (pendekatan retributif) sudah semakin ditinggalkan, kini upaya tersebut diarahkan untuk merehabilitasi pelaku. Permasalahan lain yang perlu mendapatkan catatan, penghukuman kebiri juga tidak mempertimbangkan aspek cost benefit analysis karena hukuman ini memiliki dampak secara ekonomi karena harus mengalokasikan anggaran untuk menerapkannya. Menurut Spesialis urologi, Dr. Arry Rodjani, SpU, pemberian obat membutuhkan biaya mulai Rp 700 ribu – Rp 1 juta untuk sekali penggunaan dan jangka waktu 1-3 bulan.[2] Sementara, angka kekerasan seksual terhadap anak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Semestinya Pemerintah lebih mencurahkan sumber daya yang tersedia untuk membangun kerangka kebijakan yang diorientasikan kepada pemulihan hak-hak korban (victim oriented). Upaya pemulihan ini merupakan bentuk kompensasi dari negara yang telah gagal menciptakan mekanisme perlindungan yang efektif terhadap anak dari kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ELSAM mendesak DPR untuk menolak Perppu Kebiri menjadi undang-undang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia, prinsip rule of law, tatanan negara demokratis, dan tidak berperspektif terhadap korban.

Jakarta, 26 Mei 2016

Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Adzkar Ahsinin (Peneliti ELSAM): 085694103959, atau Andi Muttaqien (Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan ELSAM): 08121996984.

________________________________________
[1] http://health.kompas.com/read/2016/05/14/111000623/Kebiri.Kimia.bagi.Penjahat.Seksual?page=1
[2] https://m.tempo.co/read/news/2015/10/25/173712816/hukuman-kebiri-bisa-dengan-suntik-tapi