UNGP’S Bisnis dan HAM Harus Diturunkan Dalam Instrumen Nasional

ELSAM, Bogor – Pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) sebagai upaya komunitas internasional dalam merespon keberadaan dan peran korporasi yang paradoks. Dalam penerapannya UNGPS’s harus didukung oleh arsitektur hukum di tingkat nasional untuk mengikat korporasi dalam menjalankan operasionalnya sejalan dengan penghormatan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, UNGP’s menjadi penanda yang signifikan dalam evolusi norma standar dan tanggung jawab serta akunabilitas korporasi. Komitmen ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat diterima secara internasional oleh negara-negara dalam meminta pertanggungjawaban korporasi terhadap penghormatan HAM.

Namun penerapan UNGP’s tidak tunggal. Prinsip penghormatan HAM dan pertanggungjawaban korporasi harus disesuaikan dengan serangkaian instrumen nasional. “Dalam penerapannya, UNGPs tidak dapat berjalan sendiri” jelas iman Prihandono, akademisi Universitas Airlanga dalam sesi Mengenal Lebih Jauh UNGPs dan UN Global Compact dalam Pelatihan IMPACT (Indonesian Movement for Plantation and Human Rights Transformation Training)  seri ketiga bagi  bagi organisasi masyarakat sipil. Pelatihan IMPACT (Indonesian Movement for Plantation and Human Rights Transformation Training) yang diselenggarakan oleh ELSAM pada tanggal 17-21 Juli 2017.

Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RAN Bisnis dan HAM) merupakan instrumen nasional Indonesia untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada level nasional. Langkah penting yang harus direalisasikan adalah memastikan korporasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terikat dengan prinsip RAN Bisnis dan HAM. Salah satunya dengan menempatkan RAN Bisnis dan HAM dalam sistem (hierarki) peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pada 16 Juni 2017, Komnas HAM dan ELSAM telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang disahkan melalui Peraturan KomnasHAM No 1 tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (termuat di Berita Negara No.856).

Untuk mengukur daya efektifnya, diperlukan penempatan RAN Bisnis dan HAM dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat ruang lingkup pengaturan relasi bisnis dan HAM sangat luas. Dengan menjadikannya sebagai hukum positif, Rencana Aksi Nasional ini menjadi kekuatan hukum yang memiliki materi muatan perlindungan hukum bisnis dan HAM di Indonesia.

Penulis : Sekar Banjaran Aji