Pembahasan RUU PDP Diperpanjang, DPR RI dan Pemerintah Harus Memastikan Substansi dan Akselerasi Pembahasan

Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 telah berlangsung pada Selasa (12/4). Dalam rapat tersebut, DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah harus berkomitmen untuk segera menuntaskan pembahasan RUU PDP. Jika melakukan kilas balik, DPR RI dan pemerintah memang telah melewati Masa Persidangan III dan IV Tahun Sidang 2021-2022 tanpa adanya pembahasan RUU PDP yang berarti. Selama masa persidangan tersebut, tidak nampak adanya inisiatif dan upaya yang signifikan dari pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk mengakselerasi proses pembahasan RUU PDP. 

Ditengah mandegnya pembahasan RUU PDP, pemerintah justru terus menggaungkan ekonomi digital, bahkan terdapat Kelompok Kerja Ekonomi Digital dalam Presidensi Indonesia di G20 yang salah satu isu prioritasnya adalah cross border data flows (arus data lintas negara) dan data free flow with trust (arus data bebas dengan kepercayaan). Fakta tersebut menunjukkan adanya contradictio in terminis dari apa yang diungkapkan dan dilakukan oleh pemerintah. Padahal, keberadaan legislasi pelindungan data pribadi yang komprehensif merupakan pilar penting untuk menyokong ekonomi digital, khususnya membangun kepercayaan (trust) dalam arus data lintas negara. Mengingat, digitalisasi bukan hanya menyoal ekonomi, melainkan juga keamanan dan pelindungan terhadap sistem dan subjek-subjek di dalam ekosistemnya. Lebih praktikal, Indonesia perlu menunjukkan kredibilitas dan reputasi yang baik dalam mengemban amanah Kepresidenan G20. Terlebih, bila dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya, Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang belum memiliki legislasi PDP yang kuat dan komprehensif yang diawasi oleh sebuah Otoritas PDP yang independen. Keberadaan legislasi PDP akan menentukan kesuksesan Kepresidenan Indonesia dalam Forum G20.

Dari segi substansi, beberapa materi dalam RUU PDP memerlukan pembahasan mendalam untuk memastikan terciptanya legislasi pelindungan data pribadi yang kuat dan komprehensif. Adapun isu-isu krusial tersebut seperti, 1) ruang lingkup data pribadi spesifik dan mekanisme pelindungannya, 2) ruang lingkup material keberlakuan RUU PDP, 3) pengaturan terkait persetujuan data anak, 4) dasar hukum pemrosesan data pribadi, 5) pengendali data gabungan, 6) penghapusan sanksi pidana dan pengenaan sanksi denda administratif secara berjenjang (berdasarkan skala usaha Pengendali Data), 7) kewajiban pengendali dan prosesor data, 8) hak-hak subjek data termasuk pengecualiannya, yang tentunya harus diselaraskan dengan syarat 3 tahap pembatasan HAM (3-part test), serta 9) pembentukan Otoritas PDP yang independen.

Kehadiran legislasi PDP yang komprehensif dengan adanya Otoritas PDP independen akan berpengaruh penting pada tingkat kesetaraan hukum PDP Indonesia dengan negara lain, yang menjadi persyaratan utama dalam transfer data internasional. Transfer data internasional menjadi mudah dilakukan jika negara penerima data memiliki tingkat pelindungan data yang setara dengan ketentuan yang ada pada negara pengirim. Oleh karenanya, kesetaraan dalam hukum pelindungan data, menjadi elemen paling esensial yang menentukan kepercayaan dalam arus data lintas negara. Secara ekonomi, kesetaraan hukum ini akan membuka ruang yang besar bagi bisnis penyimpanan data (data storage) di dalam negeri, dikarenakan “trust” yang tumbuh untuk menyimpan dan memproses data di Indonesia. Selain itu, bagi warga negara sendiri, kesetaraan hukum perlindungan data ini akan berperan penting dalam menjamin perlindungan data bagi subjek data Indonesia, dimana pun data pribadinya diproses, karena berlakunya pendekatan human centric dari legislasi PDP.

Berangkat dari pertimbangan di atas, substansi dan akselerasi pembahasan RUU PDP penting dipastikan, untuk segera dapat disahkan menjadi undang-undang. Guna memastikan hadirnya UU PDP yang kuat dan komprehensif, serta mampu diterapkan secara efektif untuk melindungi data pribadi warga negara, Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) menekankan beberapa poin berikut:

  1. Pemerintah segera aktif berkomunikasi dengan DPR RI, untuk melanjutkan proses pembahasan RUU PDP, dengan memperhatikan usulan dari DPR RI, terkait pembentukan Otoritas PDP yang mandiri, sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan legislasi PDP yang kuat dan komprehensif;
  2. Presiden mengingatkan kembali Menteri Komunikasi dan Informatika, dan kementerian terkait lainnya dalam proses pembahasan RUU PDP, untuk dapat segera merealisasikan janji politik presiden, guna menghadirkan legislasi PDP yang kuat;
  3. Komitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU PDP, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada setiap proses pembicaraan terkait dengan arus data lintas batas negara dalam Forum G20, guna menjamin  pelindungan data pribadi warga negara Indonesia; 
  4. DPR RI dan pemerintah segera mengagendakan kembali proses pembahasan RUU PDP, untuk dapat disahkan dalam waktu dekat, dengan tetap menjamin adanya partisipasi publik, dan menghadirkan kualitas legislasi yang baik.
  5. DPR RI dan pemerintah memastikan pembentukan Otoritas PDP yang mandiri, mengingat hal tersebut merupakan pilar penting untuk memastikan efektif dan optimalnya implementasi UU PDP di Indonesia. 

Jakarta, 13 April 2022

Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP): ELSAM, AJI Indonesia, ICT Watch, PUSKAPA UI, ICJR, LBH Jakarta, AJI Jakarta, LBH Pers, Yayasan Tifa, Imparsial, HRWG, YLBHI, Forum Asia, Kemudi, Pamflet, Medialink, IPC, ICW, Perludem, SAFEnet, IKI, PurpleCode, Kemitraan, IAC, YAPPIKA-Action Aid, IGJ, Lakpesdam PBNU, ICEL, PSHK, CCHRS UPNVJ, Periksa Data.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: Wahyudi Djafar (Direktur Eksekutif ELSAM), telp: 081382083993; atau Alia Yofira (Peneliti ELSAM), telp: 081217015759; atau Shevierra Danmadiyah (Peneliti ELSAM), telp: 081236325338.

Rekan-rekan juga bisa mendukung KA-PDP dengan menandatangani petisi #sahkanRUUPDP yang dapat diakses melalui http://change.org/SahkanRUUPDP

Similar Posts