Menolak Kriminalisasi Masyarakat Desa Jenggalu atas Penguasaan Tanah tak Berdasar oleh Perusahaan 

Amicus Curiae dalam Perkara Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Bgl. 

Sidang kasus kriminalisasi 5 warga Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma memasuki babak baru. Pada persidangan Senin kemarin (19/4), penasihat hukum telah mengajukan pembelaan (pledoi) guna merespons tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. JPU menuntut 5 warga Desa Jenggalu bersalah melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP perihal pencurian dengan pemberatan karena dianggap terbukti melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di lahan yang diklaim milik PT. Agri Andalas. Atas perbuatannya tersebut, JPU menuntut 5 warga desa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara.

Kriminalisasi terhadap warga dilakukan menyusul aksi protes warga dalam “Aksi Panen Bersama” sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah akibat ketidakjelasan penyelesaian status tanah Eks HGU lahan PT. Jenggalu Permai yang saat ini dikuasai oleh PT. Agri Andalas. Warga menilai bahwa PT. Agri Andalas yang menempati lahan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada surat pemberitahuan bahwa penguasaannya telah dialihkan dari PT. Jenggalu Permai ke PT. Agri Andalas. Sayangnya, “Aksi Panen Bersama” tersebut justru disambut dengan represi, 5 warga Desa Jenggalu ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polda Bengkulu.

Menyikapi hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah mengajukan keterangan tertulis dalam posisinya sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Pengadilan Negeri Bengkulu. Partisipasi ini ditujukan untuk memberikan pandangan sesuai keahlian yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa Perkara Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Bgl. Adapun poin-poin penting yang termuat dalam keterangan tertulis ELSAM di antaranya adalah:

  1. ELSAM menyadari bahwasanya konflik agraria memiliki irisan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terkait hal tersebut, Komnas HAM secara khusus telah menyusun Standar Norma dan Peraturan (SNP) Nomor 7 sebagai panduan bagi negara dalam menangani konflik tanah dan sumber daya alam. SNP No. 7 Paragraf 216 menekankan bahwa pemidanaan secara tidak sah atau tidak proporsional dan perlu terhadap masyarakat setempat ataupun pihak luar yang menyampaikan penolakan terhadap praktik pemberian HGU merupakan bentuk pelanggaran HAM. Dengan demikian, negara wajib mencegah terjadinya pemidanaan tidak sah atau kriminalisasi yang ditujukan untuk menakut-nakuti dalam rangka meredam atau menghilangkan peluang masyarakat untuk menuntut keadilan atas perampasan tanah dan SDA. Dalam kasus ini, negara telah melakukan  kriminalisasi terhadap warga Desa Jenggalu menggunakan delik pencurian dengan pemberatan;
  2. ELSAM memandang apa yang dilakukan oleh PT. Agri Andalas melukai dimensi publik atas tanah. Sebab penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah skala besar sama sekali tidak mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat sekitar. Klaim PT. Agri Andalas atas penguasaan dan pengelolaan lahan PT. Jenggalu Permai juga dilakukan dengan cara yang tidak berdasarkan hukum, yakni hanya melalui surat kuasa kelola. Selain itu PT. Agri Andalas juga terbukti belum memiliki HGU atas ex lahan HGU PT. Jenggalu Permai yang telah habis masa berlakunya sejak 2016. Meski beberapa dokumen seperti izin lokasi dan izin usaha perkebunan diklaim dimiliki, hal tersebut tidak lantas menjadikan dasar bahwa PT. Agri Andalas memiliki hak atas eks lahan HGU tersebut;
  3. ELSAM berpendapat bahwa klaim hak PT. Agri Andalas atas tanah yang hanya didasarkan atas surat kuasa kelola bertentangan dengan Pasal 28 UUPA menyebutkan bahwa “hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain,” namun peralihan HGU tersebut dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, pewarisan. Sehingga,  apabila PT. Agri Andalas mengklaim kuasa kelola yang diberikan oleh PT. Jenggalu Permai adalah peralihan HGU, maka harus dapat dibuktikan proses peralihan haknya dalam persidangan, seperti diadakannya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Sayangnya, hal tersebut tidak pernah terungkap dalam persidangan sehingga dapat disimpulkan bahwa kuasa kelola yang diberikan kepada PT. Agri Andalas bukan merupakan peralihan HGU, melainkan merupakan penyerahan pemanfaatan maupun penguasaan HGU yang pada prinsipnya dilarang oleh hukum; 
  4. ELSAM berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, PT. Agri Andalas diketahui belum memiliki HGU, meskipun PT. Agri Andalas mengaku telah mendapatkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan sebagai persyaratan permohonan HGU. Meski demikian, Putusan MK No. 138/PUU-XIII/2015 mengharuskan agar perusahaan perkebunan memiliki izin usaha perkebunan dan hak guna usaha terlebih dahulu untuk dapat melakukan kegiatan. Dalam kasus ini, mengingat PT. Agri Andalas belum memiliki tanda bukti sertifikat HGU, PT. Agri Andalas tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai perkebunan di lokasi eks lahan HGU PT. Jenggalu Permai;
  5. ELSAM berpendapat bahwa dakwaan terhadap lima warga Desa Jenggalu berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak dapat dibenarkan. Sebab, unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tidak terpenuhi dalam kasus ini mengingat status tanah perkebunan yang diperkarakan belum dapat dikatakan milik PT. Agri Andalas. Dengan kata lain, benda yang tidak ada pemiliknya tidak bisa menjadi objek dalam delik pencurian. Perbuatan lima warga Desa Jenggalu juga tidak memenuhi unsur subjektif “dengan maksud untuk memiliki”, di mana lima warga Desa Jenggalu hanya melaksanakan aksi panen bersama tanpa ada niat memiliki barang tersebut. Aksi tersebut bagi ELSAM merupakan bentuk ekspresi yang sah dan dilindungi undang-undang. 
  6. ELSAM menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya baik hakim maupun JPU perlu mempertimbangkan konteks dan peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan warga Desa Jenggalu, di mana aksi panen bersama tersebut dilakukan sebagai bentuk ekspresi kekecewaan warga. Pemidanaan secara tidak sah atau proporsional terhadap warga yang menolak pemberian HGU dan merupakan pelanggaran HAM. Demi membendung upaya kriminalisasi ini, penting bagi hakim untuk memastikan berjalannya demokrasi melalui putusan-putusan yang berkeadilan dan tidak menghilangkan peluang warga Desa Jenggalu untuk menuntut keadilan atas perampasan tanah dan SDA. Lima orang terdakwa tidak patut dipidana sebab masyarakat menganggap perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tercela dan merupakan ekspresi serta upaya memperoleh keadilan. 

Beberapa pandangan ELSAM terkait perkara di atas harapannya dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memutus perkara ini. Kami berharap kasus ini dapat diadili oleh Majelis Hakim dengan orientasi untuk memenuhi keadilan untuk masyarakat, serta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. 

 

Jakarta, 19 April 2021. 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:  Muhammad B. Fuad (Manajer Advokasi ELSAM), telepon: 085655004863; atau Sayyidatiihayaa Afra (Staf Advokasi ELSAM), telepon: 087889456197; atau Parasurama Pamungkas (Staf Riset ELSAM), telepon: 0822-3200-1783.

Unduh File

Similar Posts