Menanti Peran Hakim Lindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Amicus Curiae dalam Perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto

Kamis, 2 Desember 2021 lalu, publik dikejutkan dengan pemberitaan seorang perempuan yang ditemukan meninggal dunia di pemakaman umum RW 13 Perum Japan Asri dan Pitaloka Desa Japan, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto. Perempuan itu oleh warga sekitar dikenal sebagai NWR. ​​NWR ditemukan meninggal dunia di atas pusara ayahandanya. Di ujung kaki NWR, ditemukan sebuah botol berisi cairan dengan bau menyengat. Sebelum kematian tragis itu, hampir setiap hari NWR datang ke makam ayahnya. Duduk bersimpuh berjam-jam lamanya, berkeluh kesah tentang kisahnya yang pedih tentang pacar dan keluarga pacarnya yang memintanya aborsi. 

Atas peristiwa tersebut, pada tanggal 5 Desember 2021 Bripda Randy Bagus yang merupakan pacar NWR ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur dan prosesnya berlanjut hingga persidangan. Sebagaimana diketahui dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Randy didakwa dengan ketentuan Pasal 348 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan aborsi yang dilakukan Randy berdasarkan persetujuan NWR. Padahal, berdasarkan penelusuran tim advokasi korban, ditemukan bahwa alasan bunuh diri NWR disebabkan karena depresi akibat pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh Randy. 

Meskipun kasus ini berlanjut hingga meja persidangan, terdapat berbagai kejanggalan terhadap penuntasan kasus ini. Untuk itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah mengajukan keterangan tertulis dalam posisinya sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) kepada Pengadilan Negeri Mojokerto. Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan dan sebagai wujud dukungan masyarakat sipil kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk. Adapun poin-poin penting yang termuat dalam keterangan tertulis ELSAM tersebut diantaranya:

  1. ELSAM sependapat dengan pandangan Komnas Perempuan yang melihat bahwa apa yang terjadi kepada NWR merupakan bentuk kekerasan dalam pacaran (KdP) yang bertumpuk dan berulang-ulang terjadi dalam durasi hampir dua tahun sejak 2019. Dalam periode tersebut, NWR mengalami siklus kekerasan berulang hingga eksploitasi seksual dan pemaksaan aborsi. Menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, Randy  berupaya untuk menggugurkan kandungan NWR dengan menggunakan berbagai obat-obatan yang dibelinya di apotik dan jamu-jamuan. Peristiwa pemaksaan aborsi yang dialami NWR telah terjadi sebanyak dua kali, pada kali pertama, karena ia menolak melakukan pengguguran kandungan namun mendapatkan paksaan yang konstan dari terdakwa, NWR akhirnya mengalami permasalahan psikosomatik karena trauma yang dialami. 
  2. ELSAM menilai dalam kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam pacaran, infrastruktur hukum Indonesia masih menggunakan pendekatan viktimologi konvensional. Hal ini misalnya tercermin dalam pandangan peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban dianggap sebagai peristiwa suka sama suka. Viktimologi konvensional berfokus pada kejahatan-kejahatan yang terjadi di lapangan atau ruang publik, sehingga kejahatan yang terjadi di balik pintu, seperti perkosaan, kekerasan seksual, atau pemaksaan aborsi tidak dihitung sebagai tindak pidana yang paling banyak mengancam perempuan. Perkosaan, pemaksaan aborsi, kekerasan seksual oleh orang terdekat seringkali dilakukan di ranah privat dan dengan menggunakan relasi kuasa sehingga tindak pidana dapat terjadi. Hal ini memberikan gambaran bahwa kasus-kasus pidana berdimensi gender tidak pernah benar-benar diselesaikan di Indonesia, kedudukan perempuan dalam hukum pidana yang lemah tidak diperbaiki pasca diratifikasinya Konvensi CEDAW pada tahun 1984. 
  3. ELSAM mendorong agar hakim mengupayakan nilai-nilai keadilan gender dalam memutus perkara ini dengan juga memperhatikan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hakim harus memperhatikan kerugian korban; dampak fisik, psikis, sosial dan ekonomi; kondisi perempuan korban; potensi bahaya yang mengancam nyawa; hasil visum et repertum dan visum et repertum psychiatricum; adanya siklus kekerasan dan riwayat kekerasan; pengalaman diskriminasi gender; dan kebutuhan pemulihan. 
  4. Berefleksi dari kasus NWR, ELSAM mendorong agar hakim menggali dan memeriksa perkara dengan tidak terbatas pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang cenderung menguntungkan terdakwa dengan menggunakan pasal-pasal yang lebih ringan. Hakim perlu juga mempertimbangkan adanya fakta-fakta lain di luar dakwaan agar tidak menghilangkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.
  5. ELSAM menilai bahwa dakwaan JPU adalah bentuk reviktimisasi karena memposisikan korban sebagai pihak yang turut berkontribusi atas kejahatan yang dialaminya. Penggunaan Pasal 348 ayat (1) membuktikan bahwa penuntut umum telah mengabaikan adanya ketidaksetujuan korban serta mengabaikan adanya indikasi hubungan kausalitas antara kematian korban dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
  6. ELSAM menyayangkan hilangnya peran keluarga terdakwa dalam dakwaan JPU terkait pemaksaan aborsi ini. Padahal dalam uraian kronologis serta fakta yang dikumpulkan tim pendamping korban, ditemukan adanya dugaan keterlibatan keluarga baik sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan aborsi. 

Selain itu ELSAM memberikan apresiasi kepada masyarakat sipil, Pemerintah, DPR RI, dan seluruh pihak yang sudah bahu membahu mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hingga akhirnya disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi di DPR RI menjadi undang-undang. Pengesahan ini membuka pintu perubahan bagi perlindungan terhadap seluruh korban kekerasan berbasis gender sekaligus mendorong terciptanya ruang aman bagi perempuan dan kelompok ragam gender yang rentan mengalami kekerasan. Politik hukum perlindungan perempuan dalam UU TPKS harus mampu ditangkap dan diakselerasikan semangatnya oleh penegak hukum, termasuk oleh hakim.

Berdasarkan poin-poin elaborasi di atas, sebagai sahabat peradilan, ELSAM, melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto seyogianya memutus perkara NWR dengan seadil-adilnya dan memasukkan pertimbangan kerentanan NWR dan rentetan kejadian yang berkausalitas dengan kematian NWR menggunakan pendekatan progresivitas hukum. ELSAM juga memandang bahwa majelis hakim perkara NWR adalah otoritas terakhir dalam kasus kekerasan seksual terhadap NWR yang memiliki kekuatan substansial untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan melindungi NWR, dan pada akhirnya mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat terjadi dengan impunitas.

 

 Jakarta, 12 April 2022. 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Unduh File

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:  Muhammad B. Fuad (Manajer Advokasi ELSAM), telepon: 085655004863; atau Sayyidatiihayaa Afra (Staf Advokasi ELSAM), telepon: 087889456197; atau Parasurama Pamungkas (Staf Riset ELSAM), telepon: 0822-3200-1783.

 

Similar Posts