ELSAM dan Jejaring Masyarakat Sipil Laporkan Situasi HAM di Indonesia untuk Siklus Ke 4 UPR

Tinjauan berkala universal atau Universal Periodic Review (UPR) merupakan mekanisme di bawah Dewan HAM PBB yang dibentuk pada tahun 2006, bertujuan untuk memperbaiki situasi HAM di 193 Negara anggota PBB, yang dilakukan setiap 5 tahun. Dalam mekanisme ini, setiap Negara yang sedang ditinjau (State under Review (SuR)) dituntut untuk melaporkan situasi perlindungan dan pemajuan HAM-nya kepada Dewan HAM PBB. Setelah itu, setiap negara anggota Dewan HAM PBB akan menyampaikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh SuR sebelum tinjauan selanjutnya.

Pada bulan Oktober-November 2022 mendatang (siklus ke-4), Indonesia dijadwalkan sebagai SuR. Tentu, ini bukan kali pertama bagi pemerintah, sebelumnya Indonesia telah beberapa kali menjalani review, pada 2008, 2012 dan 2017. Pada UPR siklus sebelumnya (siklus ke-3) tahun 2017, Indonesia mendapatkan 225 rekomendasi, dengan komposisi 167 rekomendasi diterima, sedangkan 58 rekomendasi dicatat. Sayangnya, komitmen pemerintah untuk menjalankan realisasi rekomendasi tersebut, dapat dikatakan masih jauh dari panggang api. 

Mengingat pentingnya mekanisme UPR ini, sebagai momentum untuk menyampaikan situasi terkini terkait dengan perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) beserta sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya, telah menyusun dan menyampaikan laporan bayangan (shadow report) kepada Dewan HAM PBB, sebagai informasi pembanding atas laporan Pemerintah Indonesia dalam UPR. ELSAM setidaknya mengirikan tujuh laporan bayangan, bersama dengan jejaring organisasi masyarakat sipil, dengan tema yang cukup beragam, detailnya sebagai berikut:

  1. Laporan Bersama dari 24 Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia yang mengulas 11 isu utama terhadap pelaksanaan rekomendasi UPR Tahun 2017 lalu. Beberapa diantaranya perihal ratifikasi Instrumen HAM Internasional (seperti ICPPED, OP CAT, OP CRC, OP CEDAW), masyarakat adat, pendidikan, hak-hak anak, kebebasan berkumpul dan berserikat, hak-hak perempuan, hak atas kesehatan dan pandemi Covid-19, kebebasan berekspresi, lingkungan dan SDA, pembela HAM, pelanggaran HAM Berat masa lalu;
  2. Laporan bersama ELSAM dengan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Sosial, Hak Asasi Manusia dan Kelestarian Lingkungan di Papua yang terdiri dari PUSAKA, eLAdPPer Papua, JERAT Papua, KPKC GKI di Tanah Papua, Perkumpulan Belantara Papua, WALHI Papua, LBH Papua, Perkumpulan Panah Papua, AMAN Sorong Raya, LP3BH Manokwari, Greenpeace Indonesia, dan Yayasan Satu Keadilan. Laporan tersebut menyoroti situasi HAM secara umum dan yang terkait dengan isu lingkungan di Papua melalui tiga isu utama: kerentanan  masyarakat adat di Papua pasca-disahkannya UU Cipta Kerja, kegagalan pemerintah dalam memastikan penghormatan entitas bisnis terhadap HAM dan kelestarian lingkungan di Papua, dan kegagalan pemerintah dalam melindungi pembela HAM;
  3. Laporan bersama ELSAM dengan KontraS, YLBHI, IMPARSIAL, HuMa, HRWG, Kemitraan dan Perlindungan Insani Indonesia mengenai isu pembela hak asasi manusia, yang menyoroti situasi pembela HAM di Indonesia. Laporan ini menunjukan peningkatan ancaman kekerasan terhadap para pembela HAM selama periode 2017-2021, khususnya pembela HAM atas lingkungan. Selama situasi pandemi COVID-19, juga nampak berbagai tekanan yang berupaya menghambat kerja advokasi yang dilakukan oleh para pembela HAM. Laporan ini juga menyoroti impunitas dalam kasus Munir, yang hingga saat ini perkembangan hukumnya berjalan di tempat. Laporan ini merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk: Memastikan kontrol dan akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum,  meningkatkan perlindungan hukum bagi para pembela HAM, serta menyelesaikan berbagai kasus kekerasan yang dialami oleh para pembela HAM;
  4. Laporan Bersama 14 Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI), yang menyoroti sejumlah permasalahan berkaitan dengan hukuman mati, khususnya rekomendasi 141.52 dan 141.60 UPR 2017, perihal moratorium eksekusi terpidana mati, dan pemantauan pemenuhan hak atas persidangan yang adil untuk terdakwa yang dituntut pidana mati, serta beberapa pelanggaran yang masih ditemukan dalam praktiknya;
  5. Laporan Bersama ELSAM dengan CIVICUS dan YAPPIKA mengenai isu kebebasan sipil. Laporan ini menyoroti berbagai permasalahan kebebasan dasar, termasuk penyempitan kebebasan berkumpul dan berorganisasi, kebebasan berekspresi, khususnya di ruang digital, serta tekanan yang dialami oleh masyarakat sipil, termasuk kelompok marjinal; 
  6. Laporan Bersama ELSAM dengan KontraS, HRWG dan Indonesia for Global Justice (IGJ) tentang situasi bisnis dan HAM. Laporan ini menyoroti sejumlah permasalahan berkaitan dengan “bisnis dan HAM” khususnya sebagaimana rekomendasi 139.38 (Myanmar) pada UPR siklus ketiga. Walaupun sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah dalam mengintegrasikan UNGPs ke dalam kebijakan namun sejumlah sektor prioritas pemerintah seperti perkebunan, pertambangan dan pariwisata masih mengalami masalah serius seperti konflik sosial, eksploitasi pekerja dan mengakibatkan degradasi lingkungan. Untuk itu laporan ini merekomendasikan  pemerintah perlu menjadikan UNGPs sebagai bagian integral dari rencana kerja pemerintah (baik tingkat pusat maupun daerah). Selain itu, pemerintah harus memperkuat kewenangan lembaga HAM nasional dalam menyediakan ruang pemulihan yang efektif bagi korban Pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis;
  7. Laporan Bersama ELSAM dengan Access Now terkait situasi perlindungan hak atas privasi di Indonesia. Laporan ini menyoroti beberapa permasalahan, antara lain: pertama, maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, kedua, pengintaian dan serangan digital terhadap pembela HAM, ketiga, sistem identitas digital atau program e-KTP, dan keempat, tata kelola data kesehatan. Salah satu rekomendasi yang diusulkan kepada pemerintah Indonesia khususnya merespons maraknya kasus kebocoran data pribadi yaitu mendorong pengesahan kerangka hukum komprehensif pelindungan data pribadi, serta pembentukan otoritas pelindungan data pribadi yang independen; 

Melalui sejumlah laporan tersebut, ELSAM bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil lainnya, berupaya untuk memberikan informasi pembanding atas laporan Pemerintah Indonesia dalam UPR siklus keempat. Harapannya berbagai laporan bayangan tersebut dapat menjadi rujukan bagi anggota-anggota Dewan HAM PBB dalam melakukan penilaian atas situasi dan perkembangan HAM di Indonesia.

 Jakarta, 8 April 2022

 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: M. Busyrol Fuad (Manajer Advokasi), telepon: 085655004863; atau Muhammad Azka Fahriza (Staf Advokasi), telp: 082124041688; atau Alia Yofira (Peneliti ELSAM), telp: 081217015759; atau Vita Yudhani (Staf Advokasi), telp: 081284972483; atau Sayyidatihayaa Afra (Staf Advokasi), telepon:  087889456197; atau Villarian Burhan (Staf Advokasi), telepon: 082111584086.

 

Similar Posts