Tragedi Wamena dan Jayapura pada 23 September 2019, Pemerintahan Jokowi Harus Akhiri Militerisme di Tanah Papua

Pernyataan Pers ELSAM

Tragedi Wamena dan Jayapura pada 23 September 2019, Pemerintahan Jokowi Harus Akhiri Militerisme di Tanah Papua

Senin, 23 September 2019, tragedi berdarah kembali terjadi di Tanah Papua. Kali ini bahkan terjadi  dua tempat sekaligus. Di Kota Wamena, demonstrasi pelajar SMA menanggapi ucapan rasial seorang guru kepada murid di SMA PGRI Wamena pada hari Sabtu, 21 September 2019 mendapatkan provokasi dari aparat keamanan (tabloidjubi.com, 23 September 2019). Kerusuhan kemudian pecah dan mengakibatkan 32 orang warga sipil tewas dan 65 orang warga sipil mengalami luka-luka (kompas.com, 26 September 2019). Tempat lainnya, di kompleks Kampus Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura, aksi solidaritas mahasiswa yang ingin mendirikan Pos Solidaritas Eksodus Mahasiswa untuk menampung mahasiswa-mahasiswa Papua yang pulang dari Jawa pasca peristiwa rasisme Surabaya, 18 Agustus 2019, mendapat penanganan yang tidak kalah brutal dari aparat keamanan. Sebanyak 318 mahasiswa ditangkap dalam aksi tersebut, 4 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut termasuk satu orang di pihak TNI (tirto.id, 23 September 2019 dan tirto.id, 23 September 2019).

Pendekatan militeristik nan penuh kekerasan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana kita saksikan di dua tempat di Papua pada hari Senin 23 September 2019 sesungguhnya bukanlah yang pertama terjadi di Papua. Pendekatan semacam ini, sebagaimana ditulis oleh John Saltford (lih. Saltford, 2003 di bagian chronology), bahkan sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di masa sebelum Papua menjadi teritori Republik Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakya (Pepera) pada 2 Agustus 1969. Pendekatan yang sama kemudian berlanjut hingga hari ini di akhir masa Pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama. Polanya senantiasa berulang, aparat keamanan Republik Indonesia menggunakan dalih bahwa pendekatan militeristik diperlukan untuk merongrong gerakan separatisme, terutama yang dari kalangan yang kerap dituding sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB)—pola yang sama bisa dilihat dalam tragedi Wamena senin lalu melalui pernyataan media Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto dalam keterangan persnya yang menyatakan adanya KKSB dalam kerusuhan di sana (merdeka.com, 23 September 2019). Demikian pula korbannya, pendekatan militeristik dan kekerasan pada akhirnya memakan korban terbanyak dan menimbulkan penderitaan terberat pada warga sipil. Apa yang terjadi di Kota Wamena dan Kota Jayapura pada Senin menegaskan bahwa militerisme dan kekerasan aparat keamanan negara tidak pernah menghasilkan penyelesaian damai apapun bagi setiap persoalan apapun yang terjadi di Papua kecuali hanya menghasilkan korban nyawa dan penderitaan terutama bagi warga sipil Orang Asli Papua (OAP).

Presiden Joko Widodo sampai hari ini nampak belum memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan persoalan di Tanah Papua dengan cara yang damai dan bermartabat, terlebih sejak tensi sosial-politik di Tanah Papua memanas pasca peristiwa rasisme di Surabaya pada 18 Agustus 2019. Hal ini dapat dilihat melalui pengiriman jumlah personel keamanan tambahan TNI-Polri sebanyak 2.529 personel hanya dalam periode 21-30 Agustus 2019 oleh pemerintah Indonesia, meskipun berdasarkan riset yang dirilis pada 2013 oleh Made Supriatma, jumlah aparat keamanan Indonesia telah mencapai 37.070 personnel dengan 22.220 personnel dari TNI (tirto.id, 4 September 2019). Ironisnya, pendekatan militeristik Pemerintahan Presiden Joko Widodo seolah mendapat kritikan secara tidak langsung dari kolega partai yang mengusungnya, PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, yang mengamini usulan penarikan pasukan militer dan mengakhiri pendekatan militeristik di Tanah Papua. Pendapat itu diutarakan oleh Budiman dalam sebuah debat politik pada Sabtu 21 September 2019 di Jakarta. “Pertama itu ditarik kekerasanya, militerismenya ditarik.” ujar Budiman dalam diskusi tersebut (Tempo, 22 September 2019).

Militerisme tidak bisa tidak merupakan biang dari semua kekerasan dan penindasan yang ditanggung oleh warga sipil, terutama OAP di Tanah Papua Hari ini. Militerisme melahirkan dan juga menopang semua pelanggaran HAM baik Hak Sipil Politik maupun Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dilakukan negara terhadap warga sipil Papua. Ini termasuk pelanggaran HAM turunan seperti hak untuk berkomukasi dan memperoleh informasi yang kembali diulangi oleh pemerintah melalui pelambatan akses internet menyusul tragedi Wamena (kompas.com, 23 September 2019) dan pelarangan disertai intimidasi pada 3 wartawan yang meliput kekerasan aparat keamanan di Univesitas Cenderawasih (tabloidjubi.com, 23 September 2019) pada Senin 23 September 2019. Menimbang seluruh situasi yang terjadi di Tanah Papua beberapa waktu belakangan, terutama tragedi berdarah yang terjadi di Kota Wamena dan Kota Jayapura pada Hari Senin 23 September 2019 kemarin, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak hal berikut ini:

  1. Presiden Joko Widodo harus melakukan pendekatan persuasif dengan mengedepankan dialog dengan semua elemen masyarakat di Papua, alih-alih menggunakan pendekatan represif dan militeristik;
  2. Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menarik semua kekuatan militer dari unsur TNI-POLRI dari Tanah Papua;
  3. Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh institusi penegak hukum Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan terkait tragedi Wamena dan Jayapura pada hari Senin 23 September 2019 dan apabila ditemukan pelanggaran segera menyeret seluruh pelaku ke pengadilan;
  4. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dan kompensasi kepada korban dan/atau keluarga korban Tragedi Wamena dan Jayapura pada hari Senin 23 September 2019;
  5. Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap peristiwa di Wamena dan Jayapura;
  6. LPSK memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dan/atau keluarga korban;

Jakarta, 25 September 2019

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Wahyu Wagiman, SH., MH.

Direktur Eksekutif

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telepon: +628121996984 ; atau Muhammad Azka Fahriza (staff Advokasi HAM), telepon: +6282124041688.