Tingkatkan Mutu Penelitian HAM, ELSAM Gelar Pelatihan GESI

ELSAM, jakarta – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengadakan pelatihan advokasi berbasis riset dengan pendekatan gender equality and social inclusion (GESI). Pelatihan GESI digelar untuk mengisi celah penelitian HAM yang dianggap kurang mewakili konteks ketimpangan gender yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran hak.

Pelatihan ini diikuti oleh staf ELSAM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian untuk advokasi kebijakan.

Pelatihan yang diadakan di Kantor ELSAM pada Selasa (23/4/2019) ini diisi oleh dua narasumber utama yaitu Lies Marcoes (gender specialist dan Direktur Eksekutif Rumah KitaB) yang menyampaikan materi seputar pengantar konsep GESI dan aplikasinya, serta Lia Marpaung (GEDSI Manager dari AIPJ2) yang memberikan pemahaman ihwal disabilitas dan inklusi sosial.

Dalam materinya, Lies Marcoes menekankan perbedaan antara seks sebagai sesuatu yang sudah diterima (given) dengan gender sebagai peran yang dikonstruksikan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan.

“Pembedaan peran gender menjadi masalah ketika sudah dikonstruksikan oleh keyakinan, politik, budaya, ekonomi atau pasar sehingga yang terjadi adalah maskulinitas dianggap lebih tinggi derajatnya dari feminitas,” ungkap Lies.

Padahal, menurutnya, peran gender sangat cair sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat memiliki peran feminin maupun maskulin pada saat yang bersamaan. Lebih lanjut Lies menegaskan pentingnya memahami lingkar kekerasan berbasis gender yang menempatkan perempuan dalam kondisi yang paling tidak menguntungkan dalam pembangunan.

Pada sesi kedua, Lia Marpaung menyampaikan disabilitas sebagai salah satu aspek penting dalam memahami GEDSI. Kata ‘disabilitas’ di dalam istilah GEDSI dimaknai sebagai keterpinggiran kelompok disabilitas dalam pembangunan.

“Kelompok perempuan tidak mendapatkan peran dalam proses pembangunan meski identitasnya kelihatan (visible). Di sisi lain, kelompok disabilitas bahkan tidak terlihat (invisible) dalam pembangunan sehingga mereka dianggap ‘tidak ada’ dalam pengambilan keputusan publik,” ujar Lia.

Memahami kekerasan struktural baik yang dialami oleh kelompok disabilitas maupun kelompok perempuan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan advokasi HAM.

Lies mengkritik bahwa selama ini gerakan HAM memang fokus pada berbagai aspek identitas yang mendorong terjadi tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM seperti agama, ras, etnis, politik, bahasa, dan sebagainya.

Namun, analisis itu mengabaikan bahwa di setiap bentuk diskriminasi tersebut pembedaan gender menjadi fondasi atas terjadinya berbagai persoalan HAM sehingga seorang perempuan etnis yang terdiskriminasi akan memiliki pengalaman yang berbeda dengan laki-laki etnis yang terdiskriminasi. Kesadaran ini perlu dibangun dalam menyusun strategi advokasi HAM.