Tingkatkan Kapasitas Masyarakat Sipil, ELSAM Kembali Gelar Pelatihan Advokasi Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM

ELSAM, Bogor –ELSAM kembali menggelar pelatihan bisnis dan hak asasi manusia (HAM) yang ditujukan bagi masyarakat sipil terdampak operasional perusahaan. Pelatihan bernama ACCESS (Advocating Principles of Business and Human Rights for Better Society) itu dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kelompok masyarakat sipil dalam mengadvokasi pelanggaran HAM terkait operasional perusahaan.

Pelatihan dilaksanakan selama lima hari mulai 17 Februari hingga 21 Februari 2020 lalu. Dilangsungkan di Bogor, pelatihan ACCESS kali ini diikuti oleh 19 peserta yang berasal dari Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, hingga Papua.

Direktur Eksekutif ELSAM Wahyu Wagiman mengatakan dalam sambutannya pelatihan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hubungan antara operasional bisnis dan HAM. Peserta diharapkan dapat menggunakan instrumen HAM dan mekanisme pemulihan yang tersedia bagi korban terdampak operasional perusahaan.

Karena peserta yang hadir berasal dari organisasi masyarakat sipil, Wahyu berharap pelatihan tersebut juga dapat memperkuat jaringan antar-organisasi, baik dalam advokasi kasus HAM secara umum, maupun kasus HAM yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

“Teman-teman dapat berdiskusi bagaimana mengidentifikasi persoalan, advokasi terkait bisnis dan HAM serta mekanisme penyelesaiannya,” kata Wahyu.

Tak hanya itu peserta juga didorong untuk mendiskusikan perkembangan situasi sosial politik Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir. Salah satunya mengenai draf omnibuslaw yang dinilai mengabaikan hak-hak pekerja.

Pelatihan bisnis dan HAM difalisilitasi staf advokasi ELSAM Ari Yurino. Ari dalam kesempatan tersebut mengajak peserta untuk melihat kembali sejarah, konsep dan instrumen HAM.

Pelatihan selanjutnya banyak memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendiskusikan persoalan relasi bisnis dan HAM yang terjadi di daerah masing-masing. Dari diskusi tersebut ditemukan dampak positif dan negatif dari kegiatan bisnis.

Dampak positif kegiatan usaha di antaranya terbuka lapangan pekerjaan, terbangunnya infrastruktur jalan, dan fasilitas umum seperti puskemas.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari hadirnya perusahaan meliputi kerusakan lingkungan, sengketa lahan dengan masyarakat, dan bertambahnya jumlah warga ke lokasi dekat perusahaan.

Sepanjang 2014 korporasi merupakan pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM setelah kepolisian. Demikian dikatakan salah satu pamateri pelatihan Roichatul Aswidah. Kasus yang melibatkan korporasi mencakup sengketa lahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan.

“Kegiatan bisnis berpotensi memajukan pemenuhan HAM melalui kekuatan finansial dan teknologi, tapi pada saat yang sama aktivitas bisnis juga berpotensi melanggar HAM,” ujar Roichatul.

Saat ini menurut Roichatul terdapat sejumlah instrumen bisnis dan HAM baik yang bersifat sukarela (voluntary) dan semi mengikat. Hanya saja instrumen-intstrumen tersebut tidak dapat digunakan secara efektif. Karenanya, lanjut Roichatul, advokasi lebih baik menggunakan undang-undang nasional. Misalnya, UU Ketenagakerjaan untuk kasus terkait hak-hak pekerja.

Putri Nidyaningsih