Tindakan Vandalisme di Ciracas Melawan Hukum dan Meresahkan Warga

Siaran Pers
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Tindakan Vandalisme di Ciracas Melawan Hukum dan Meresahkan Warga

Terkait dengan peristiwa yang terjadi di daerah Ciracas, Jakarta Timur, pada 28-29 Agustus 2020, maka kami:

1. Mengecam segala bentuk kekerasan apapun yang berbentuk main hakim sendiri terhadap warga ataupun pada kantor lembaga pemerintah, dalam hal ini kantor polsek. Tindakan main hakim sendiri dengan alasan apapun tidak bisa di benarkan secara hukum, karena dalam negara hukum semua persoalan yang terkait dengan tindakan melawan hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum yang menghormati prinsip due process of law dan bukan dengan tindakan kekerasan main hakim sendiri dengan motif balas dendam.

2. Semua pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan dengan melakukan tindakan main hakim sendiri harus di proses secara hukum dengan benar dan berkeadilan. Mereka yang terlibat kekerasan dan tindakan melawan hukum itu harus di bawa ke proses hukum peradilan agar ada penghukuman kepada mereka, sehingga menjadi bagian efek jera kepada yang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa. Minimnya penghukuman dalam kasus-kasus seperti ini membuat kasus kasus serupa kembali berulang.

3. Mendesak kepada pimpinan TNI dan pimpinan Polri untuk secepatnya dapat mengendalikan pasukannya untuk meredam ketegangan yang terjadi di daerah Ciracas dan sekitarnya. Pimpinan TNI dan Polri harus segera mengambil langkah antisipatif untuk mecegah situasi dan kondisi yang memburuk.

4. Pemerintah dan aparat keamanan wajib memastikan rasa aman masyarakat di Jakarta, khususnya daerah Ciracas dan sekitarnya, karena peristiwa yang terjadi telah menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Karena itu menjadi penting untuk pemerintah dan aparat keamanan memastikan rasa aman itu dan menghentikan sweaping dan serangan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada.[]

Jakarta, 29 Agustus 2020