Tim Peneliti Bisnis dan HAM Sektor Perkebunan Serahkan Draf Baseline Study dan Kertas Kebijakan kepada Dirjen HAM

ELSAM, Jakarta — Tim Peneliti Baseline Study Bisnis dan HAM di Sektor Perkebunan yang diwakili oleh Supervisor Peneliti, Patricia Rinwigati menyerahkan naskah draf Baseline Study dan Kertas Kebijakan kepada Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, pada 28 Mei 2019 pasca-kegiatan Rapat Finalisasi dan Buka Puasa Bersama.

Penyusunan Baseline Study dan Kertas Kebijakan Bisnis dan HAM di Sektor Perkebunan adalah bagian dari program Implementasi United Nation of Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dalam kerangka kebijakan di Indonesia. Program ini merupakan kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Ditjen HAM) Kemenkumham RI dan ELSAM dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia.

Baseline Study ini adalah hasil penelitian di lima provinsi, yaitu Papua, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat. Dalam kurun waktu dua bulan lebih Tim Peneliti mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan: pemerintah daerah, akademisi, civil society organization (CSO), Perusahaan perkebunan sawit, masyarakat sekitar kebun, dan juga kelompok pekerja perkebunan sawit. Di saat yang sama, pengumpulan data juga dilakukan di beberapa kementerian di Jakarta.

Sebelum kegiatan penyerahan naskah draf ini, sudah dilakukan Workshop atas Draf Baseline Study dan Kertas Kebijakan pada 16 Mei 2019 di Hotel Morrissey, Jakarta. Tim Peneliti mendapatkan banyak saran dan kritik substantif dari partisipan yang datang dari kalangan akademisi, CSO, dan pemerintah.  Beberapa diantaranya adalah pertimbangan untuk lebih memperdalam analisis pada kelompok rentan yang difokuskan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) serta pada isu konflik agraria. Segala masukan yang konstruktif tersebut diolah dan disinergikan dengan naskah draf yang diserahkan untuk Direktur Jenderal HAM.

Penyerahan naskah draf ini juga menjadi penanda bahwa dalam pertengahan tahun 2019 ini akan dimulai integrasi isu Bisnis dan HAM ke dalam Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020-2024 secara lebih nyata. Hasil dan rekomendasi Baseline Study di Sektor Perkebunan ini menjadi salah satu bahan untuk pengintegrasian ini.  Dalam forum ini, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, berharap agar kolaborasi untuk pengarusutamaan isu Bisnis dan HAM tetap terjaga.

Penulis: Vita Yudhani

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *