Tidak Ada Pedoman Perlindungan Hak Asasi Manusia, Presiden Harus Segera Sahkan RANHAM 2020-2024

Pernyataan Pers ELSAM

Tidak Ada Pedoman Perlindungan Hak Asasi Manusia, Presiden Harus Segera Sahkan RANHAM 2020-2024

Situasi dan kondisi hak asasi manusia di Indonesia sepertinya akan menuju ke arah yang lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Prediksi ini muncul tersebut seiring dengan adanya pembahasan berbagai rancangan undang-undang diperkirakan akan menghambat dan mengganggu perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di Indonesia.

Di tengah wabah Covid 19, Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI malah sibuk merencanakan pembahasan RUU KUHP, RUU Cipta Kerja, dan RUU Minerba yang secara substansial Rancangan Undang-undang ini berpotensi membungkam kebebasan dan hak-hak sipil warga negara; melanggar hak-hak buruh; merusak lingkungan dan (dengan jelas) memfasilitasi kepentingan pemilik modal.

Lemahnya political will Pemerintahan Jokowi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tampak dengan tidak disahkannya dokumen penting yang menjadi pegangan dan pedoman Pemerintah, khususnya Kementrian/Lembaga di Indonesia dalam mempromosikan dan mewujudukan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dokumen tersebut adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020-2024, karena RANHAM periode 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 75 tahun 2015 jo Peraturan Presiden No. 33 tahun 2018 telah berakhir pada 31 Desember 2019 yang lalu.

RANHAM merupakan dokumen resmi yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Melalui RANHAM, Kementrian/Lembaga seharusnya dapat memproyeksikan regulasi dan atau kebijakan yang akan berdampak pada hak asasi manusia, kemudian melakukan penyesuaian untuk meminimalisasi atau menghilangkan dampak yang akan terjadi. Apabila diwujudkan secara nyata dan bertanggung jawab, dapat dikatakan RANHAM merupakan pengejawantahan nyata dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Hak Asasi Manusia yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara Indonesia.

Pada draft RANHAM 2020-2024, Sekretariat Bersama RANHAM yang terdiri dari Kemenkumham, Bappenas, Kemendagri, Kemensos dan Kemenlu telah menentukan 4 (empat) kelompok sasaran, yakni: 1) Perempuan; 2) Anak; 3) Penyandang Disabilitas; dan 4) Masyarakat Adat, sebagai kelompok penerima manfaat utama RANHAM 2020-2024.

Berdasarkan monitoring ELSAM, draft RANHAM 2020-2024 ini sendiri sebenarnya terdapat poin krusial yang dapat dijadikan alat Pemerintahan Jokowi dalam melindungi hak asasi manusia warga Negara, khususnya keempat kelompok rentan yang menjadi sasaran RANHAM 2020-2024, baik dari dampak pembangunan, maupun dari operasional bisnis korporasi. RANHAM juga dapat menjadi instrumen untuk membangun kebijakan peningkatan komitmen perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk sebagai instrumen koordinasi bagi Kementerian/Lembaga, khususnya Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, dll.) untuk membangun mekanisme pemulihan bagi korban-korban terdampak dari aktivitas dan hasil pembangunan.

Oleh karenanya, daripada terus “ngotot” membahas RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), komitmen dan political will Pemerintahan Jokowi justru sangat ditunggu untuk segera mengesahkan RANHAM 2020-2024. Sehingga, tidak terjadi lagi penundaan yang mengakibatkan kekosongan regulasi seperti RANHAM Tahun 2011-2014 pasca pengimplementasian RANHAM 2004-2009.

Indonesia kini sedang menghadapi dan menangani pandemi Covid-19, pengesahan RANHAM 2020-2024 yang sudah tertunda ini dapat memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa Pemerintah sadar dan mengerti akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di saat ini maupun di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan  agar:

  1. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk membuka dan melakukan sosialisasi RANHAM kepada seluruh masyarakat Indonesia;
  2. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementrian/Lembaga untuk menjadikan RANHAM sebagai pedoman dan pegangan dalam merancang regulasi, kebijakan maupun proyek pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia;
  3. Presiden Joko Widodo segera menandatangani dan mengesahkan Peraturan Presiden mengenai RANHAM Tahun 2020-2024.

Jakarta, 5 April 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi) telp: 08121996984, Vita Yudhani (Staff Advokasi HAM) telp: 081284972483