Tewasnya 2 Petani di Pegunungan Kawende:Pemerintah Wajib Evaluasi Seluruh Prosedur dan Kinerja Penanganan dan Penindakan Terorisme di Indonesia

Pernyataan Pers ELSAM
Tewasnya 2 Petani di Pegunungan Kawende:Pemerintah Wajib Evaluasi Seluruh Prosedur dan Kinerja Penanganan dan Penindakan Terorisme di Indonesia

 

Pada 2 Juni 2020, Firman (17 tahun) diajak bapaknya, Agus, bersama empat petani lainnya memanen kakao di kebun mereka. Terletak di Pegunungan Kawende, kilometer 9, Kecamatan Pesisir Utara, Poso, Sulawesi Tengah. Kebun mereka berada di dalam wilayah operasi anti-terorisme Satgas Tinombala. Nahas bagi mereka, siang itu tanpa pernah mereka sangka, tiba-tiba gubug tempat mereka sedang beristirahat diberondong senapan. Firman yang memiliki retardasi mental dan Syafrudin, salah seorang petani, siang itu tewas seketika diterjang peluru (Tempo, 6 Juni 2020). Kasus kematian sipil dalam operasi Satgas Tinombala ini bukan yang pertama di Kecamatan Poso Pesisir Utara. 9 April 2020 lalu, polisi diduga menembak penduduk sipil bernama Qidam Alfarizki Mofance (20 tahun) di Desa Kobe.

Tewasnya dua petani di Pegunungan Kawende ini, beserta kasus Qidam Alfarizki Mofance, melengkapi cerita lama tentang ketidakcermatan penindakan kasus terorisme di Indonesia yang tidak jarang berujung pada jatuhnya korban sipil. Masyarakat Indonesia tentu masih ingat tentang kasus tewasnya Siyono yang dibunuh oleh anggota Densus 88 setelah ditangkap di rumahnya di Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah, pada 8 April 2016. Dalam kasus tersebut, keterangan resmi Kepolisian Republik Indonesia tentang tewasnya Siyono terbantahkan oleh hasil autopsi mandiri yang dilakukan Komnas HAM, Persatuan Dokter Forensik Indonesia, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hasil autopsi tersebut menyebutkan Siyono tidak tewas dalam duel melawan anggota Densus 88, melainkan karena penganiayaan.

Kembali jatuhnya korban sipil dalam kasus penembakan di Pegunungan Kawende mengindikasikan bahwa untuk kesekian kalinya Kepolisian Republik Indonesia sebagai pemegang mandat penindakan terorisme telah keluar dari prosedur hukum yang berlaku. Merujuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Perkap Penindakan Terorisme), operasi Satgas Tinombala di Pegunungan Kawende telah mengabaikan aspek “proporsional” dan “nesesitas” sebagaimana tertulis pada pasal 3 huruf b dan huruf c. Selain itu, Satgas juga telah melanggar pasal 17 ayat (1) Perkap tersebut yang mengatur mekanisme negosiasi demi menghindarkan korban anak-anak.

Melalui Kepala Divisi Humas, lnspektur Jenderal Argo Yuwono, Polri memang telah memberikan responnya untuk menindaklanjuti dugaan salah target di Pegunungan Kawende. Terakhir, pada 8 Juni 2020 Polda Sulawesi Tengah juga telah menginformasikan adanya tim investigasi dari Polda yang sedang bekerja mengusut kasus tersebut. ELSAM mengapresiasi kerja cepat Polri atas respon tersebut. Dibandingkan kasus-kasus sebelumnya, respon ini tergolong cepat dan ini memperlihatkan adanya perbaikan kinerja Polri.

Meskipun demikian, ELSAM berpendapat bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penindakan terduga teroris dan/atau operasi anti-terorisme demi terjaminnya pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Penanganan dan penindakan terhadap terorisme mutlak harus memperhatikan aspek perlindungan HAM. Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (2008) malahan menegaskan bahwa setiap tindakan terorisme yang dilakukan oleh negara mesti memenuhi kewajiban HAM internasional.

Kematian 2 nyawa sipil yang ditembak oleh personel Satgas Tinombala jelas merupakan pelanggaran HAM serius. Penembakan tersebut telah merampas hak hidup warga negara yang berarti merupakan pelanggaran terhadap pasal 8 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Lebih dari itu, kasus penembakan tersebut telah melanggar Pasal 28A UUD 1945.

Keberadaan korban Firman yang masih berusia 17 tahun dalam kasus pembunuhan petani di Pegunungan Kawende oleh Satgas Tinombala juga secara spesifik telah melanggar pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Kedua pasal tersebut mengatur tentang jaminan hak hidup, kelangsungan dan perkembangan anak. Fakta bahwa Firman memiliki keterbelakangan mental membuat bobot pelanggaran ini lebih serius, mengingat negara diamanatkan untuk memberi perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus sebagaimana ditekankan pada pasal 9 dan pasal 12 UU Perlindungan Anak.

Mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, melalui pernyataan pers ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mendesak:

  1. Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim independen untuk mengevaluasi seluruh prosedur dan kinerja penanganan dan penindakan, termasuk di dalamnya operasi keamanan, terhadap terorisme di Indonesia;
  2. DPR Republik Indonesia bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme segera menyelesaikan Pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme;
  3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan proses investigasi dan penyelidikan yang sedang berlangsung berjalan secara transparan serta mengevaluasi implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011;
  4. Komnas HAM untuk mengawal proses investigasi dan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Polri;
  5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengawal proses investigasi dan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Polri, terutama terkait dengan pelanggaran terhadap hak anak yang menimpa korban Firman;
  6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan para korban mendapatkan pemulihan.

Jakarta, 10 Juni 2020
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi) dan Muhammad Azka Fahriza (Staf Advokasi HAM) ke nomor +6281213708265