Tetapkan Segera Status Darurat Kesehatan Nasional Demi Sinergitas Penanganan COVID-19

Pernyataan Pers
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Tetapkan Segera Status Darurat Kesehatan Nasional Demi Sinergitas Penanganan COVID-19

Presiden Joko Widodo harus lebih serius menangani wabah COVID-19, dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan maupun menyediakan anggaran yang diperlukan guna menekan penyebaran virus, membangun dan mengembangkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, serta menyiapkan skema dan jaminan sosial bagi warga negara Indonesia yang terkena dampak wabah Covid 19, khususnya pekerja informal, buruh, dan pengusaha menengah, kecil dan mikro (UMKM).

Presiden Joko Widodo harus segera mengeluarkan kebijakan penetapan status keadaan darurat kesehatan secara nasional melalui keputusan presiden. Penetapan ini akan berpengaruh pada kecepatan pengambilan kebijakan terkait COVID-19 serta bagaimana cara pemerintah menangani situasi, termasuk dalam memaksakan pemberlakukan karantina wilayah, seperti yang telah dilakukan di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pemerintah menyiapkan peraturan untuk menentukan tata cara penetapan dan pencabutan status keadaan darurat kesehatan harus dikeluarkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Peraturan pemerintah tersebut harus berbarengan penetapan dengan tentang status keadaan darurat COVID-19. Peraturan tersebut paling tidak mengatur mengenai hak-hak warga negara dan tanggung jawab pemerintah selama keadaan darurat kesehatan berlangsung, termasuk di dalamnya aturan yang melindungi pekerja yang dirumahkan, dan larangan PHK.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus sejalan dengan Pasal 55 UU No. 6 tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yang menetapkan, “Pemerintah Pusat wajib memenuhi kehidupan dasar orang yang berada dalam lingkup wilayah karantina kesehatan”. Kewajiban ini koheren dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan yang mengatur kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyalurkan bahan pangan dalam keadaan darurat.

Dengan penetapan status darurat kesehatan nasional serta ditetapkannya daerah atau sebagian daerah yang berstatus darurat melalui Keputusan Presiden, maka pembatasasan hak warga serta pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan preventif mencegah meluasnya COVID-19 mendapat rambu-rambu yang jelas. Adanya penetapan status darurat kesehatan nasional juga akan menciptakan kebijakan penanganan COVID-19 yang sinergis satu sama lain antara pusat dan daerah mengingat segala bentuk kebijakan akan diambil oleh pusat dengan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Hal-hal di atas harus dilakukan segera oleh Presiden Joko Widodo mengingat situasi penyebaran dan korban COVID 19 yang semakin memburuk. Hingga Minggu (29/3), total kasus positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia sudah 1285 kasus yang tersebar di 30 provinsi dan lebih 114 orang dinyatakan meninggal dunia. Dengan angka ini, tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) di Indonesia menjadi lebih dari 8% sehingga menurut Worldometer dan ASEAN+ angka tersebut menjadi tertinggi di ASEAN. Sementara itu, rata-rata CFR dunia sebagaimana dilansir oleh Universitas John Hopkins 4,4%. Artinya, darurat kesehatan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Sejak awal WHO telah memperingatkan Pemerintah Indonesia seharusnya menjadikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas yang paling utama, meskipun dampak dari wabah COVID-19 ini sendiri sudah masuk ke persoalan non-kesehatan. Alih-alih menyiapkan skenario kebijakan kesehatan, Pemerintah Indonesia waktu itu malah meluncurkan mengeluarkan 8 paket kebijakan di sektor ekonomi. Delapan paket kebijakan ini terbagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan prosedural. Terkait fiskal, pemerintah akan menyediakan dana Rp 10,3 triliun di sektor pariwisata. Sementara untuk kebijakan prosedural akan kembali mendorong spending langsung tambahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak agar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk:

  1. Mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan status darurat kesehatan  COVID-19 berbarengan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah terkait penanganan darurat kesehatan secara nasional agar langkah-langkah pemerintah menjadi terarah dan terukur;
  2. Mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu ataupun secara nasional untuk pembatasan mobilitas penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi dan/atau membawa COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran. Keputusan Presiden tersebut harus pula menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi dan/atau membawa COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  3. Segera membatasi mobilitas penduduk di daerah terjangkit ke daerah-daerah lain untuk mencegah penularasan COVID-19 yang lebih luas;
  4. Menjamin tetap terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat selama karantina wilayah berlangsung tanpa terkecuali, khususnya masyarakat yang selama ini mengandalkan pekerjaan harian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
  5. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan pemerintah terkait karantina kewilayahan untuk mendapat masukan dan gambaran akan kebutuhan rill di daerah.

Jakarta, Jakarta, 30 Maret 2020

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Wahyu Wagiman, (Direktur Eksekutif), telp: 081285586524 atau Andi Muttaqien (Deputi Direktur Advokasi), telp: 08121996984 atau Sekar Banjaran Aji (Staff Advokasi Hukum), telp: 081287769880.