Liability Platform Digital, Perdebatan dalam Revisi UU ITE
ELSAM mengadakan workshop bersama Tenaga Ahli DPR untuk menampung usulan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Liability Platform Digital, Perdebatan dalam Revisi UU ITE

Jumat, 29 Sep 2023

Mengawal pembahasan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ELSAM menyelenggarakan workshop bersama para tenaga ahli (TA) DPR RI pada Rabu, 27 September 2023, di Jakarta. Workshop ini bertajuk “Mengidentifikasi Arah Pengembangan Model Pengaturan dan Pertanggungjawaban Platform Digital (Penyelenggara Sistem Elektronik) dalam Revisi UU ITE”. Sejumlah bahasan yang diangkat meliputi materi-materi kunci dalam revisi UU ITE dan berbagai model pengaturan platform digital yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan peraturan penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.

Workshop ini dihadiri 18 orang yang terdiri dari TA Komisi 1 DPR, TA fraksi di Komisi 1 DPR, dan sejumlah TA anggota DPR dari berbagai fraksi di Komisi 1 DPR. Pembicara yang hadir yaitu: dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Dr. Jur. Sih Yuliana Wahyuningtyas; Head of Public Policy and Government Relations (Data & Tech) Goto, Ardhanti Nurwidya; dan Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar. 

Menindaklanjuti usul inisiatif revisi UU ITE dari presiden pada 2021 lalu, DPR telah memulai proses pembahasan pada 2023 ini. Dalam revisi ini, meski pada awalnya materi yang diajukan untuk dibahas hanya terkait dengan sejumlah pasal pidana, tetapi dalam perkembangannya juga mencakup skema pertanggungjawaban platform digital, atau disebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). 

Kejelasan mengenai model pertanggungjawaban platform menjadi materi penting untuk mengidentifikasi batasan tanggung jawab dan bentuk kewajiban yang dapat diterapkan. Selain itu, penting juga mempertimbangkan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk menjamin tetap terpenuhinya hak-hak dasar terutama kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak atas privasi.

Dalam paparannya, Wahyudi menyebutkan, terdapat tiga model pengaturan platform digital seperti direct regulation, self-regulation, dan co-regulation. Sementara itu, model pertanggungjawaban platform digital terdiri dari model strict liability, safe harbour, dan broad immunity. Menurut Wahyudi, Indonesia dapat menegaskan penerapan model safe harbour terkait pertanggungjawaban platform digital, mengingat Pasal 15 (3) UU ITE sebenarnya secara implisit telah mengatur itu, termasuk sejumlah peraturan teknis yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

“Beberapa saran untuk revisi UU ITE, selain penegasan terkait dengan kebijakan safe harbour, perlu juga menambahkan klasifikasi PSE, memperbaiki rumusan mengenai hak untuk dilupakan (the right to be forgotten), dan merumuskan tata kelola konten internet, khususnya terkait pembatasan konten. Selain itu, Pasal 27-29 UU ITE sebaiknya dihapus sepenuhnya, mengingat sudah selesai dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru,” ujar Direktur ELSAM ini. Adapun, Pasal 27-29 UU ITE membahas mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yang terkait dengan content related crimes.

Sementara itu, Ardhanti menilai tidak ada masalah dari model safe harbour yang saat ini diterapkan. Safe harbour adalah prinsip hukum yang memisahkan tanggung jawab antara penyedia dan pengguna jasa platform. Model ini juga melindungi platform dari tanggung jawab atas adanya pelanggaran dari pengguna. 

Tenaga Ahli (TA) Komisi I DPR RI, Reza Dalimunthe menjelaskan, UU ITE ini dibuat sebagai penegasan, sedangkan regulasi mengenai transaksi elektronik diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri. “Ada kemauan dari pemerintah dan Komisi 1 DPR untuk membuat aturan mengenai transaksi elektronik yang tidak hanya handal tetapi juga nyaman dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Adapun pembahasan mengenai regulasi negara tidak boleh menghentikan inovasi dan membuat konsumen tidak dapat memilih. Bagi Yuliana, regulasi saat ini harus ditingkatkan berdasarkan kebutuhan dan menerapkan nilai-nilai inovatif, inklusif, progresif, kolaboratif serta menggunakan pendekatan yang berpusat pada manusia (human centric).

Lebih lanjut, TA Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi 1, Aulia Agus mengatakan, masukan dari masyarakat sipil akan menjadi pertimbangan untuk pembahasan kedua revisi UU ITE. Saat ini, pembahasan di Komisi 1 sudah lebih transparan seperti pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi yang telah ditayangkan di Youtube, meskipun pembahasan revisi UU ITE kali ini belum, karena pembahasan banyak dilakukan secara tertutup.  

 

A R T I K E L T E R K A I T

Selasa, 19 Jul 2022
ELSAM, Jakarta- Kekerasan berbasis gender online (KBGO) telah menjadi hantu bagi pengguna sosial media utamanya perempuan...
Rabu, 8 Nov 2023
ELSAM menghimpun masukan dari masyarakat sipil, pemerintah, dan industri sebagai masukan dalam usulan kerangka etik AI.
+