Koridor Batas Pemanfaatan AI
Penyerahan rekomendasi kerangka etik AI kepada Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria.

Koridor Batas Pemanfaatan AI

Selasa, 30 Jan 2024

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memang menyimpan potensi ekonomi yang besar guna meningkatkan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Akan tetapi, aturan main pemanfaatan teknologi perlu segera disusun guna memitigasi risiko yang ditimbulkan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan bahwa potensi nilai ekonomi dari pemanfaatan AI di Indonesia diperkirakan mencapai US$366 miliar atau sekitar Rp5.371 triliun pada 2030. Angka ini setara dengan 40% produk domestik bruto (PDB) Asean.

“RI adalah negara yang potensial dalam hal penggunaan AI. Pertama, karena populasi RI terbesar di Asean. Kedua, adopsi teknologi pesat terlihat dari suburnya industri startup,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (5/12).

Laporan Access Partnership dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) 2023 menunjukkan bahwa teknologi generatif AI berpotensi menyumbangkan US$243,5 miliar terhadap perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Proyeksi ini setara dengan  18% PDB Asean pada 2022.

Oleh karena itu, potensi tersebut menuntut adanya pengelolaan yang baik agar manfaat dari teknologi AI dapat dimaksimalkan dengan mengurangi sebanyak mungkin risiko yang mungkin terjadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memandang bahwa terdapat tiga yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi ini.

Pertama, kesalahan analisis dapat mengakibatkan bisa terhadap kelompok tertentu. Kedua, menjadi senjata terotomasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ketiga, memicu maraknya manipulasi audio, gambar, atau video yang menyerupai orang tertentu (deepfake).

Tak ayal, Kemenkominfo tengah menyusun langkah mitigasi risiko-risiko tersebut dalam bentuk surat edaran yang sedang dalam pembahasan tahap akhir. Dalam draf surat edaran itu, kata Nezar, pelaksanaan penerapan AI di Indonesia wajib mematuhi beberapa ketentuan a.l dilandasi etika dan kode etik yang berlaku, disertai program edukasi terkait pemanfaatan AI untuk kepentingan bersama.

Dia menilai bahwa pemanfaatan kemampuan pemrograman berbasis AI mesti dilakukan sebagai pendukung aktivitas kerja, serta pengawasan terhadap pengembangan teknologi berbasis pemrograman AI untuk mencegah kejahatan dan penyalahgunaan.

Menurutnya, penggunaan fasilitas AI mesti bertujuan meningkatkan kreativitas pengguna dalam menyelesaikan permasalahan dan pekerjaan serta memastikan penggunaan AI dalam menjaga privasi data sehingga tidak ada individu yang dirugikan.

Nezar memandang bahwa dari sisi pertanggungjawaban, penggunaan AI wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penggunaan data pribadi serta memastikan AI tidak menggantikan eksistensi manusia.

Tak hanya itu, pemanfaatan AI juga harus dipastikan untuk mencegah rasisme dan segala bentuk tindakan yang merugikan manusia. AI juga wajib dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan berinovasi dan pemecahan masalah.

Selain itu, para pelaku juga wajib mengimplementasikan regulasi pemanfaatan AI dengan tujuan menjaga keamanan dan ketentraman pengguna di media digital.

Di sisi lain, para pengembang teknologi berbasis AI juga harus memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan yang dilakukan untuk mencegah dampak negatif dan kerugian dari teknologi yang dihasilkan.

Selain itu, para pebisnis juga perlu membangun strategi manajemen risiko untuk memastikan keamanan pengguna serta mitigasi adanya bencana dalam pemanfaatan Kecerdasan Artifisial.

“Kami berharap ada masukan-masukan dari setiap stakeholder terhadap surat edaran yang akan diterbitkan. Setidaknya, RI mempunyai satu set peraturan yang bisa dijadikan landasan,” ujarnya.

USULAN

Sementara itu, Peneliti Elsam Parasurama A.T. Pamungkas mengatakan bahwa terdapat sejumlah usulan yang disampaikan terkait dengan penyusunan beleid tentang penggunaan AI a.l penyelenggaraan AI dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mendiskriminasi serta mampu mengurangi risiko atau dampak buruk, terutama terhadap kelompok rentan.

Dia menilai bahwa pemanfaatan AI perlu memperhatikan nilai kemanusiaan dengan menjaga hak asasi manusia (HAM) hubungan sosial, kepercayaan yang dianut, serta dan pendapatan dan pemikiran setiap orang.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa masukan lain mengenai pengawasan, keandalan dan keamanan, transparansi dan kejelasan, perlindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, hingga akuntabilitas.

Di sisi lain, Director of Government Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi berharap bahwa regulasi yang berlaku di Indonesia juga turut mengadopsi prinsip-prinsip global tentang responsible AI.

“Tentu kami akan melakukan diskusi dengan Kemenkominfo sehingga seluruh perusahaan di Indonesia bisa menerapkan teknologi itu secara bertanggung jawab,” ujarnya kepada Bisnis.

Microsoft, imbuhnya, akan memastikan prinsip-prinsip AI yang bertanggung jawab seperti fairness, inklusivitas, reliability and safety, privacy and security, trustworthy, dan akuntabilitas dilakukan guna mengedepankan elemen tanggung jawab pengembangan AI.

Tak hanya itu, perseroan juga bakal melihat risiko-risiko yang ada serta membentuk tim yang bertugas untuk memastikan semua produk teknologi AI yang dikembangkan sesuai dengan standar serta aturan yang berlaku.

“Pada saat kami mengembangkan sejumlah use case, ada assessment berbasis risiko. Harapan kita produk yang dikeluarkan bertanggung jawab,” kata Ajar.

 

Laporan Khusus Bisnis Indonesia hlm. 5
Edisi Rabu, 13 Desember 2023, 
Penulis: Rahmad Fauzan & Leo Dwi Jatmiko 
​​​​​​​redaksi@bisnis.com

 

 

A R T I K E L T E R K A I T

Selasa, 19 Jul 2022
ELSAM, Jakarta- Kekerasan berbasis gender online (KBGO) telah menjadi hantu bagi pengguna sosial media utamanya perempuan...
Rabu, 3 Agt 2022
Pasar tenaga kerja ekonomi gig dalam jasa transportasi online terus...
+