Tata Kelola Konten Internet di Indonesia: Kebijakan, Praktik, dan Permasalahannya

Dalam beberapa tahun terakhir, pemblokiran dan penapisan situs-situs internet bermuatan negatif atau yang dianggap melanggar hukum (illegal content) mengalami peningkatan. Tahun 2016 saja, Kemenkominfo sudah memblokir 773.097 situs bermuatan negatif yang sebagian besar berisi materi pornografi, lebih besar ketimbang tahun 2015 di mana sebanyak 766.394 situs diblokir Pemerintah.[1] Sementara itu, di paruh pertama 2017 Kemenkominfo memblokir 6.000 situs internet atau akun media sosial yang diduga menyebarkan ujaran kebencian, fitnah dan hoax (kabar bohong) saja.[2]

Tindakan pemblokiran terhadap sejumlah platform atau situs internet, telah menuai sejumlah polemik di publik. Tindakan-tindakan tersebut seringkali dinilai tidak proporsional. Mengapa tidak proporsional? Sebab yang diblokir langsung pada akses ke platformanya, tidak secara selektif terhadap situs-situs yang memiliki muatan konten yang dinilai illegal menurut hukum Indonesia. Padahal sebagai negara pihak dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), seharusnya dalam melakukan setiap pembatasan terhadap konten internet, pemerintah Indonesia harus tunduk pada prinsip-prinsip pembatasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (3) ICCPR, maupun Pasal 28J UUD 1945.

Dalam banyak kasus, memang pembatasan dan sensor konten internet telah dilakukan oleh negara tanpa dasar hukum, atau meski berdasarkan hukum, namun aturannya terlalu luas dan ambigu, sehingga bertentangan dengan prinsip prediktabilitas dan keterbukaan. Situasi seperti ini juga dialami Indonesia, yang tidak memiliki prosedur yang jelas dan tetap untuk melakukan pemblokiran konten internet. Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang materinya mengatur mengenai konten internet: (i) UU No. 19/2016 tentang Perubahan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk memutus akses konten; (ii) UU No. 44/2008 tentang Pornografi, yang memberikan wewenang bagi pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk melakukan pemblokiran konten pornografi di internet; dan (iii) UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan otoritas bagi pemerintah untuk memblokir laman yang melanggar hak cipta.

Masalahnya, ketentuan UU ITE dan UU Pornografi tidak mengatur lebih jauh mengenai prosedur dilakukannya pemblokiran, termasuk mekanisme komplain dan pemulihannya. Ketentuan Pasal 40B UU ITE, memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah, guna mengatur secara detail prosedur dilakukannya penapisan dan pemblokiran. Sementara UU Hak Cipta menyebutkan, setiap pemblokiran/penapisan konten internet yang akan dilakukan oleh Kemkominfo, prosedurnya harus melalui penetapan pengadilan (kalau pun dilakukan sebelum adanya penetapan, maksimal empat belas hari setelah dilakukan pemblokiran, harus ada penetapan dari pengadilan).

Untuk baca lebih lanjut, klik Unduh