Tata Kelola Konten Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Rekomendasi Bagi Perubahan UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

20160613_4. Policy Brief 2_Tata Kelola Konten Internet Berbasis Hak Asasi Manusia_CFTata Kelola Konten Internet Berbasis Hak Asasi Manusia: Rekomendasi Bagi Perubahan UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dengan semakin globalnya arus informasi yang masuk melalui internet dan munculnya kekhawatiran terhadap tidak terkontrolnya jenis informasi yang diakses oleh pengguna, praktik pemblokiran dan penyaringan konten internet menjadi semakin umum dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Saat praktik pemblokiran dan penyaringan konten internet mulai dapat ditolerir pada awalnya, tindakan yang dilakukan negara justru semakin mengkhawatirkan bagi kualitas penikmatan hak asasi manusia di internet, seperti yang terjadi di Cina, Korea Selatan, Iran, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan dan lainnya.

Di Indonesia, tindakan pemblokiran dan penyaringan konten internet dilakukan baik oleh provider atau melalui self-filtering/blocking dengan menggunapan IP address yang disediakan oleh penyedia jasa layanan, berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), melalui Permenkominfo No 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dalam Permen tersebut diuraikan sejumlah konten yang dianggap negatif, seperti konten yang bersifat privasi, pornografi, pornografi anak, kekerasan, SARA serta muatan lainnya yang berdampak negatif, yang menjadi keresahan masyarakat luas. Dalam banyak hal, Permenkominfo justru memiliki area pengaturan yang jauh lebih luas dari UU ITE—dan ketentuan mengenai konten di UU lainnya—yang bahkan memberi otoritas baru bagi Kemenkominfo untuk memerintahkan penyedia jasa layanan melakukan pemblokiran atau penyaringan berdasarkan daftar yang disusun secara sepihak oleh kementerian.

Beberapa situs pernah menjadi korban pemblokiran sewenang-wenang, sebagai dampak dari terjadinya overblocking, di antaranya situs International Gay Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC.org), OurVoice (ourvoice.or.id), Vimeo, Youtube, MySpace, Multiply, Rapidshare, dan Metacafe. Teknik pemblokiran dilakukan dengan cara memblokir kontenkonten internet berdasarkan kata-kata kunci yang dianggap mengandung muatan negatif. Alih-alih hanya memblokir konten yang bermuatan negatif, cara seperti justru mengakibatkan terblokirnya seluruh konten internet. Ditambah lagi praktik pemblokiran seperti ini kerapkali berujung pada tindakan pemblokiran salah sasaran (overblocking) akibat situs-situs tersebut mengandung kata kunci yang dilarang. Bukannya menjamin dan melindungi hak-hak asasi seseorang, tindakan pemblokiran dan penyaringan justru membatasi hak-hak seseorang untuk mengakses informasi di internet.

Untuk membaca policy brief ini, silakan klik unduh