Tantangan terhadap Privasi Data dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual

ELSAM, JAKARTA— “Perlawanan terorganisir terhadap hak atas kesehatan seksual dan reproduksi telah merambah dunia digital,” tulis Privacy International dalam laporan terkininya mengenai eksploitasi data pribadi dalam pemanfaatan teknologi kesehatan seksual dan reproduksi.

Penulisan laporan Privacy International melibatkan jaringan organisasi masyarakat sipil, salah satunya ELSAM. Laporan tersebut mendokumentasikan sejumlah tindakan pengembangan dan penggunaan teknologi digital yang berdampak pada terhambatnya akses warga negara terhadap informasi terkait kesehatan reproduksi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 21 April 2020 tersebut, ELSAM menggarisbawahi soal pemblokiran dan penapisan konten internet oleh pemerintah. Metode pemblokiran dan penapisan website dan konten yang dilakukan pemerintah menurut ELSAM bermasalah karena menyasar juga website dan konten yang menyediakan informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Hal ini meliputi informasi yang benar terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi dan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Selain soal pemblokiran dan panapisan konten, dalam komunikasi yang dilakukan dengan Privacy International ELSAM juga memberi catatan atas sejumlah praktik penyalahgunaan teknologi digital yang berdampak pada terhambatnya akses warga negara pada hak atas kesehatan seksual dan reproduksi.

Pertama, adanya pemanfaatan teknologi internet secara masif untuk mengkampanyekan disinformasi dan perspektif yang sempit mengenai hak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Tindakan ini dilakukan baik oleh kelompok masyarakat tertentu maupun institusi pemerintah, terutama melalui media sosial dan website. Hal ini menyebabkan terhalangnya akses seseorang untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman seperti layanan aborsi yang aman maupun informasi mengenai kesehatan seksual yang benar.

Kedua, minimnya pengawasan terhadap perlindungan data pribadi di tengah menjamurnya berbagai aplikasi kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelusuran ELSAM, setidaknya terdapat dua kategori aplikasi terkait yang digunakan. Pertama adalah aplikasi yang menyediakan layanan medis dan kedua adalah aplikasi yang menyediakan layanan kesehatan dan olahraga. Kedua layanan tersebut mengumpulkan sejumlah informasi pribadi seseorang, terutama perempuan, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadinya. Ketiadaan undang-undang pelindungan data pribadi yang komprehensif membuat penggunaan aplikasi-aplikasi ini sulit untuk diawasi.

Selain itu, ELSAM juga mencatat perlunya penguatan dan dukungan dari pemerintah terhadap berbagai pemanfaatan teknologi digital yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menghadirkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. ELSAM menemukan bahwa kelompok organisasi masyarakat sipil telah membantu individu untuk mengakses layanan terkait seperti melalui fasilitas telemedical consultation yang dilengkapi dengan protokol perlindungan data pribadi yang akuntabel.

ELSAM juga mendorong pemerintah agar mengadopsi praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dan menjembatani kebutuhan perlindungan data pribadi individu dan akses terhadap penikmatan hak atas kesehatan seksual dan reproduksi yang benar dan menyeluruh.

Selain riset dan dokumentasi kasus-kasus eksploitasi data pribadi, ELSAM dan Privacy International juga melakukan diskusi secara online terkait dengan akses terhadap hak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Diskusi antara ELSAM dan Privacy International rencananya akan dipublikasikan baik dalam bentuk podcast maupun video kampanye di media sosial.

Miftah Fadhli