Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua

ELSAM, Jakarta – Tragedi pembakaran dan kisruh antarwarga yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua menambah deretan kasus konflik di tanah Timur Indonesia. Peristiwa yang terjadi ketika umat muslim akan menjalankan shalat Idul Fitri tersebut menjadi pembahasan yang intens di media sosial dan sempat menggegerkan kerukunan hidup beragama di Indonesia.

Konflik di tanah Papua, yang terjadi sejak tahun 1960-an hingga saat ini belum mampu diselesaikan secara adil oleh negara. Berdasarkan persoalan tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengadakan diskusi yang bertujuan untuk melihat peluang-peluang penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Hal ini juga mengingat upaya penyelesaian dalam bentuk produk hukum, yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang membuka peluang untuk pembentukkan pengadilan HAM di Papua sudah terbentuk, namun eksekusinya masih belum terlaksana.

Menurut Amiruddin al Rahab, dalam 10 tahun terakhir Undang-Undang Otonomi Khusus Papua membuktikan bahwa pasal-pasal yang terkandung di dalamnya memadai dalam penyelesaian kasus dan pencarian fakta. Namun hal ini, tambahnya, belum terealisasi karena beberapa faktor. Selain itu, menurutnya, dalam menuju rekonsiliasi perlu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan Papua.

“Pertama, rekonsiliasi dalam konteks Papua ditujukan untuk mendinginkan suasana, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Konsensus para aktor tidak muncul dalam kondisi ini, sehingga terjadi kesulitan dalam diskusi mengenai rekonsiliasi. Kedua ketidakjelasan formulasi pendekatan keamanan untuk kesejahteraan dalam konteks Papua, terutama mengenai fungsi Kodam di Papua. Selain itu juga mengenai peta besar penyelesaian konflik. Peta besar yang sebenarnya adalah HAM, sedangkan pemerintah menjawab dengan investasi dan infrastruktur. Sehingga tantangan kita dalam memajukkan rekonsiliasi adalah antara Pembangunan dengan HAM” jelas Amir, sebagai pengamat HAM Papua yang ditemui dalam diskusi di Hotel Oria Jakarta, 5 Agustus 2015.

Tantangan penyelesaian konflik di tanah Papua juga tidak lepas dari sikap aparat negara yaitu tentara. Menurut Direktur Program Imparsial Al Araf, pemerintah tidak konsisten karena pendekatan yang dilakukan dalam upaya penanganan konflik di Papua menggunakan pendekatan keamanan. Menurutnya, persoalan hari ini juga mengenai Peraturan Presiden yang sangat represif karena mengatur soal struktur militer.

“Di depan publik, pemerintah menyatakan bahwa akan melakukan pendekatan kesejahteraan, namun pada kenyataanya menggunakan pendekatan keamanan. Untuk wilayah timur saja akan dibentuk divisi satu kekuatan Kostrad baru. Hal ini dapat dikatakan bahwa akan sulit berbicara Papua dengan pendekatan kesejahteraan, disamping pemerintah sedang membangun zona kekuatan militer di tanah Papua. Konflik horizontal yang terjadi juga hasil koordinasi untuk melegitimasi rezim kekuasaan militer dengan membentuk zona kekuatan militer.” jelas Al Araf.

Seperti yang dijelaskan Al Araf, kompleksitas persoalan Papua pada hari ini juga tidak hanya lahir dari konflik vertikal, melainkan juga horizontal sehingga perlu ada pendekatan yang holistik. Menurut Kamala Chandra Kirana, antisipasi konflik horizontal adalah dengan membentuk jaringan horizontal yang membahas konflik tersebut.

“Kita harus mengembangkan strategi yang kompleks, multi ruang, yang termasuk sisi politik, hukum, budaya, dan anak muda, sehingga menghasilkan keragaman konstituen. Misalnya dengan memasukkan gerakan perempuan. Selama ini kita hanya berjuang dalam satu ruang yang tergantung pada elit politik, maka hal tersebut sulit dipegang.” Jelas perempuan yang akrab disapa Nana.

Sedangkan menurut Budi Hernawan, yang dibutuhkan dalam penyelesaian konflik di Papua harus menggunakan pendekatan kebijakan multikultural. Menurutnya, hal ini mengingat penduduk Papua tidak hanya dari Papua asli namun juga pendatang.

“Multikultural menjadi sangat penting mengingat isu kependudukan di Papua sangat sensitif dan lebih rumit ketimbang perlawanan dengan aparat negara,” jelas Budi yang juga sebagai pengamat HAM Papua.

Dalam konteks media massa yang memberitakan mengenai konflik di Papua, Viktor, sebagai perwakilan Aliansi Jurnalis Indonesia di Papua (AJI) merasa bahwa terdapat sebuah strategi yang dibentuk negara atau pemerintah untuk menutup informasi dari Papua ke Jakarta.

“Media massa di Jakarta selalu memberitakan soal Papua mengenai darah, kekerasan, dan konflik. Hal tersebut memang nyata di Papua, tetapi sebenarnya masih banyak informasi lain. Misalnya saja dari dunia olahraga ada berita soal Persipura. Sehingga apa yang terjadi di Papua tidak terlalu dipahami oleh pihak luar. AJI merasa ada strategi yang mungkin dibentuk negara atau pemerintah untuk menutup informasi dari Papua ke Jakarta.” Jelas Viktor dalam forum yang sama.

Penulis: Lintang Setianti
Editor: Ari Yurino