Tantangan Global: Disinformasi dan Pengaruhnya dalam Penyelenggaraan Pemilu

ELSAM, VALENCIA – Penyebaran disinformasi yang massif dinilai mempengaruhi hasil Pemilihan Umum Presiden di Amerika Serikat. Fenomena post-truth yang timbul sebagai dampak dari penyebaran disinformasi mempengaruhi opini publik kepada dua kandidat Presiden Amerika Serikat tersebut. Bahkan beberapa media beranggapan, bahwa tanpa penyebaran fakenews, Donald Trump tidak akan terpilih sebagai Presiden.

Hal ini juga menjadi isu di beberapa negara yang mengadakan Pemilihan Umum pada tahun 2018 seperti Pakistan (Asia Selatan), Nigeria (Afrika), dan Brasil (Amerika Latin), serta negara yang dan akan menyelanggarakan di tahun 2019, yakni Indonesia. Dalam sesi ini ELSAM, berkesempatan untuk berbagi mengenai situasi disinformasi di Indonesia berkaitan dengan Pemilu 2019 di salah satu sesi dalam Internet Freedom Festival yang diselenggarakan di Valencia, Spanyol,  pada 1 hingga 6 April 2019.

Talal Raza dari Media Matters for Democracy Pakistan menyebutkan bahwa sejak tahun 2016, negara-negara Global South atau Dunia Selatan mengeluhkan disinformasi yang berkaitan dengan Pemilu di Amerika Serikat.

Aleena Niaz, dari media Matters for Democracy Pakistan menyatakan bahwa menjelang Pemilu, distribusi disinformasi semakin meningkat. Propaganda yang muncul dibalas dengan propaganda lain. Meskipun belum ada penelitian yang menegaskan bahwa disinformasi berpengaruh langsung pada hasil Pemilu, namun Allena menyatakan potensi tersebut ada. Beberapa kelompok masyarakat sipil menginisiasi aktivitas dan kegiatan untuk melawan disinformasi. Termasuk kerja sama dengan perusahaan media sosial seperti Facebook.

Sedangkan di Brasil, disinformasi banyak tersebar melalui Whatsapp. “Di Brasil, Whatsapp menjadi aplikasi dan medium penting dalam penyebaran informasi termasuk menjadi metode diseminasi.” Jelas Dan O’ Maley. Menurutnya, sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur mengenai disinformasi, meskipun ada beberapa regulasi yang digunakan untuk menangani disinformasi.

Hal ini serupa dengan di Nigeria. Sebelum masa pemilu, disinformasi tersebar melalui blog baru. Namun sekarang, disinformasi tersebar melalui Whatsapp. Aplikasi pesan tersebut menjadi semacam portal berita terbaru yang mudah disebarkan dan biasa dilakukan oleh generasi tua tanpa melakukan verifikasi pad akebenaran berita. Di samping itu, kultur literasi digital generasi muda yang berlomba-lomba viral juga menjadi persoalan.

Indonesia yang akan melangsungkan Pemilu pada April 2019 juga mengalami persoalan disinformasi, meskipun belum ada penelitian lebih lanjut mengenai dampak langsung pada hasil Pemilu.

Persoalan disinformasi di Indonesia yang masih berkutat pada isu agama, kepercayaan, suku dan ras juga menjadi isu utama dalam Pemilu. Kedua kandidat presiden mengangkat isu disinformasi dalam debat Calon Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa regulasi seperti KUHP dan UU ITE digunakan untuk mempidana disinformasi meskipun masyarakat sipil menilai bahwa cakupan disinformasi terlampau luas menyebabkan adanya kriminalisasi yang justru melanggar kebebasan berekspresi.

Hukum Pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penanganan disinformasi serta diperlukan adanya pengkajian ulang mengenai konteks dan ruang lingkup disinformasi dan perlu dipahami oleh penegak hukum sehingga tidak terjadi kriminalisasi pada ekspresi yang sah.

Selain itu di Indonesia juga dilakukan beberapa upaya yang melibatkan multi-pemangku kepentingan yakni sektor bisnis seperti Google dan Facebook, pemerintah yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika atau bahkan institusi negara seperti Bdan Pengawas Pemilu untuk melaporkan langsung melalui mekanisme yang disediakan oleh penyedia platform. Di samping itu kolaborasi juga dilakukan dengan masyarakat sipil dan sektor bisnis seperti mengembangkan situs verifikasi fakta hingga pelatihan peningkatan literasi digital yang dilakukan Mafindo dan Google.

Dalam forum ini juga mempertanyakan mengenai esensi ruang publik dan privat terutama ketika suatu informasi sudah disebarkan ribuan kali melalui aplikasi pesan, apakah masih dapat disebut ruang privat dan perlu dienkripsi?

Upaya penanganan disinformasi dengan pengembangan fitur teknologi yang digunakan oleh media sosial maupun platform internet, tanpa mengabaikan hak privasi dengan tidak melakukan surveillance dan sensor berlebih. Selain itu diperlukan pula pendekatan multi pemangku kebijakan supaya tidak terjadi produksi narasi tunggal.

Internet Freedom Festival yang sudah berlangsung selama 5 tahun berturut-turut merupakan kegiatan kolektif yang mengedepankan inklusifisitas dan keberagaman untuk mengedepankan kebebasan ekspresi dan melindungi ancaman-ancaman digital. Ada pun peserta festival ini dihadiri oleh aktivis digital, jurnalis, pekerja teknologi, dan pejuang HAM dari lebih dari 100 negara. Ada pun isu yang dibahas beragam, mulai dari diskusi akademis, lokakarya, hingga pengenalan untuk metode self-caring bagi pekerja HAM.

Lintang Setianti